Makro Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan Masih Merebak

Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan. Kemiskinan di Indonesia, karena pememusatan pertumbuhan di kota dan tidak berhasilnya program kedaulatan pangan dan pendidikan

Baiknya indikator makro ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 6,5 persen di tahun 2011 ternyata belum bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan, ketimpangan dan kebodohan di Indonesia

"Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pembangunan. Kemiskinan di Indonesia, karena pememusatan pertumbuhan di kota dan tidak berhasilnya program kedaulatan pangan dan pendidikan," tutur Arif Budimanta Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam keterangan tertulisnya, hari ini.

Hal itu terihat dari pengeluaran penduduk miskin yang 73 persen di dominasi oleh bahan makanan dimana rata-rata 30 persen disumbangkan oleh pengeluaran untuk membeli beras. 

Artinya penduduk miskin sangat sensitif terhadap perubahan harga pokok makanan terutama beras. "APBN yang memiliki fungsi stabilisasi harusnya dapat lebih dipacu lagi untuk dapat mengendalikan harga bahan-bahan makanan tersebut dengan cara mengenjot produksi beras serta bahan pangan lainnya dan industrialisasi perdesaan," lanjut Arif.

Apabila produktivitas pangan dan indusyrialisasi perdesaan digalakkan maka kemiskinan di perdesaan akan menurun secara signifikan. Saat ini, populasi penduduk miskin Indonesia dua kali lipat lebih banyak di desa (18,97 juta) dibandingkan di kota yang berjumlah 10,59 juta.

Pemerintah juga harus memberikan akses yag lebih besar bagi penduduk miskin terutama di pedesaan untuk mendapatkan pendidikan.

Hal ini ditunjukkan oleh ketidak mampuan penduduk desa yang dua kali lebih rendah untuk membiayai pendidikan dibandingkan oleh penduduk diperkotaan. Pengeluaran pendidikan untuk penduduk miskin perkotaan adalah 2,75 persen dari total pengeluaran bulanan, sedangkan pengeluaran untuk  penduduk miskin di perdesaan hanya 1,21 persen dari total pengeluaran.

Apabila pemerintah memberikan akses pendidikan lebih baik, maka implikasinya adalah dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli dari penduduk, karena rakyat mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang lebih tinggi.