Ungkit Bantuan Tsunami, Abbott Dinilai Tak Beradab

Jakarta - Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) menilai, pernyataan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott, yang mengungkit-ungkit kembali bantuan tsunami untuk rakyat Aceh tidak beradab. Sikap Abbott dianggap mengharapkan imbalan atas pemberian bantuan dan menghina masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Aceh.

"Pembatalan hukuman mati terhadap dua warganya, dengan mengkait-kaitkan bantuan mereka terhadap korban tsunami amat tidak dapat ditoleransi. Mengungkit-ungkit bantuan atas korban bencana adalah sifat tak beradab," kata Direktur Lima, Ray Rangkuti di Jakarta, Senin (23/2).

Sebelumnya diberitakan, pekan lalu Abbott menekan Indonesia agar membatalkan hukuman mati terhadap dua warganya yang merupakan gembong narkoba. Abbott mengingatkan, Indonesia menerima bantuan yang cukup besar dari masyarakat Australia untuk korban tsunami pada 2004.

Ray mengaku heran dengan pernyataan Abbott. Menurutnya, Australia yang merasa diri sebagai negara beradab dan peduli terhadap sesama, tidak sepantasnya mengeluarkan pernyatan tersebut.

"Saya tak paham, Abbott dari sebuah negeri yang merasa dirinya sebagai negara beradab, dapat menjadikan bantuan-bantuan kemanusiaan untuk meneror satu kebijakan dalam satu negeri berdaulat. Ini sangat berbahaya," tegasnya.

Menyikapi pernyataan Abbott tersebut, dia berharap Indonesia bisa mandiri, tanpa perlu bantuan dari negara lain yang mengharapkan imbalan. Bangsa ini tidak perlu menggantungkan diri dari kebaikan-kebaikan negara lain, seperti Australia.

"Australian Agency for Internasional Development (AusAID) misalnya, salah satu lembaga donor Australia yang banyak memfasilitasi bantuan Australia di Indonesia, sudah seharusnya dievaluasi kehadirannya. Bantuan AusAID untuk proyek-proyek pemerintahan, demokrasi, pemilu dan lainnya sebaiknya tidak perlu dilanjutkan," tuturnya.

Di tempat terpisah, Panglima TNI, Moeldoko menegaskan siap mengamankan proses eksekusi mati terhadap gembong narkoba. TNI akan melawan setiap upaya yang menggagalkan eksekusi tersebut.

"Saya selaku Panglima TNI beserta jajaran, memberikan support kepada pemerintah, dalam memberi tindakan hukuman mati kepada pelaku, bandar dan pengedar. Tidak perlu ragu-ragu, harus dilaksanakan saja," tegas Moeldoko.

Ia menjelaskan, pihaknya telah memerintahkan pasukan khusus agar bersiap diri dan meningkatkan kewaspadaan. Prajurit harus mengantisipasi setiap gangguan yang bersifat fisik maupun non fisik.

"Unsur intelijen dan alat tempur akan disiagakan, yang setiap saat dapat digerakkan. Para komandan sàtuan khusus juga harus bersiap. Kesiapan pasukan khusus TNI ini tentu tidak melihat atau mendefinisikan dari salah satu negara," tegasnya.