LPSK Berharap Saksi Anggaran "Siluman" DKI Buka Suara

Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaharapkan pihak yang mengetahui masuknya anggaran siluman ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI mau memberi keterangan.

"Saksi tersebut bisa PNS DKI maupun anggota DPRD DKI yang turut dalam penyusunan RAPBD DKI 2015," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Rabu (4/3).

Pegawai negeri sipil (PNS) DKI maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI dinilai bisa memberikan titik terang atas kasus ini.

Dengan demikian berlarut-larutnya perseteruan antara DPRD DKI dengan Gubernur DKI dapat segera diselesaikan.

"Siapa saja dan apa motif dimasukkannya suatu anggaran ke dalam RAPBD tentu hasil penyusunan bersama DPRD dan Pemprov DKI, maka mereka lah yang sebenarnya bisa memberi titik terang," ucap Semendawai.

LPSK sendiri menyadari adanya tekanan kepada pihak-pihak yang mengetahui upaya penggelembungan APBD melalui anggaran siluman karena tindak pidana korupsi memiliki karakteristik sebagai tindak pidana kolektif, tidak dilakukan satu atau dua orang.

"Maka dari itu ada kemungkinan pihak yang mengetahui upaya dimasukannya anggaran siluman tidak berani memberikan keterangan," ujarnya.

Namun LPSK menjamin jika ada pihak yang berani mengungkap anggaran siluman ini. Terlebih, sesuai amanat UU Perlindungan Saksi dan Korban, saksi tindak pidana korupsi merupakan salah satu saksi yang mendapat prioritas Perlindungan dari LPSK.

Pengungkapan anggaran siluman menjadi penting agar polemik RAPBD DKI tidak berkepanjangan. "Molornya pembahasan RAPBD dapat mengakibatkan terganggunya pelayanan umum kepada masyarakat," ucap Semendawai.

Pembahasan RAPBD DKI 2015 saat ini terhambat perseteruan antara Gubernur DKI dengan DPRD DKI.

Gubernur DKI menuding adanya anggaran siluman yang dimasukan ke RAPBD DKI. Tudingan ini dibalas dengan Hak Angket yang digulirkab Anggota DPRD DKI.