Pembangunan 10 Kota Baru Dimulai Tahun Ini

Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas memastikan pembangunan 10 kota publik baru dimulai tahun ini. Demikian disampaikan Menteri PPN/ Bappenas Andrinof Chaniago. Yang paling dekat, Tanjung Selor.

Menurutnya, selain Tanjung Selor (Kalimantan Utara), pemerintah juga berencana membangun kota di Sei Mangke, Kotamaja, serta Pontianak yang rencananya akan dipindah ke luar Kalimantan Barat.

Ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan, penyebaran dan pemerataan pembangunan, dengan sasaran antar kewilayahan seperti sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Pemerintah ingin meratakan pembangunan, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Jawa. Kota baru yang akan dibangun juga berpotensi menjadi ibu kota baru Indonesia.

"Waktu Musrembang di Kalbar kami kaji dan jajaki beberapa kota baru lainnya, namun saya harap ini tidak menimbulkan spekulan harga tanah, ketika ada kota baru, bisa jadi dapat diincar jadi ibu kota baru," katanya di Jakarta, Kamis (16/4).

Sebelumnya, pemerintah mewacanakan pemindahan ibu kota Jakarta ke kota di Kalimantan seperti Palangkaraya, Sampit dan Pangklan Bun. Menurutnya dalam lima tahun ke depan, berbagai aspek dari pembangunan sistem transportasi, kelestarian lingkungan, dan kualitas sanitasi sulit untuk menandingi percepatan penambahan beban penduduk di Jakarta. Akibatnya, banyak daerah di Jakarta yang dikhawatirkan menjadi daerah tidak layak huni.

"Palangkaraya memang luas tapi lahan layak huni kecil. Di sini rawan banjir jika salah kelola," katanya.

Ditambahkannya, pemerintah akan menggandeng developer dalam pembangunan 10 kota baru tersebut, melalui mekanisme public private partnership (PPP).

"Tentu bisa juga dibangun oleh swasta, yang jelas paling kurang nantinya akan ada 100 kilometer persegi ruang untuk keperluan komersial swasta misalnya pusat perdagangan, kawasan pendidikan, kesehatan it's okay selama pembangunan kota baru berorientasi pada pelayanan publik," katanya.

Selain itu, Bappenas juga berharap pembangunan kota baru diiringi pembangunan industri untuk ketahanan pangan dan berorientasi ekspor. Bahkan akan disediakan dana dukungan pembangunan infrastruktur industri di kawasan perbatasan hingga dua kali lipat. "Dalam waktu dekat tetap fokus pemerintah di industri barang-barang konsumsi massal seperti elektronik dan tekstil. Lokasinya secara bertahap kama arahkan ke luar Jawa, seperti Maloy, Kalimantan Timur," katanya.

Menanggapi rencana tersebut, CEO Jababeka, Darmono, antusias untuk turut berpartisipasi dalam mekanisme PPP. Disebutkannya perusahaan masih memiliki landbank tidak kurang dari 5.600 hektare yang sebagian direncaanakan untuk dibangun kawasan industri manufaktur, perumahan, pendidikan, kesehatan, pariwisata dan industri agro. "Konsep kami adalah membangun kota baru yang fully integrated, kami siap bekerjasama dengan pemerintah," katanya.

Ditambahkannya, perusahaan saat ini memiliki kawasan sekitar 56 kilometer persegi dari luas total Bekasi sekitar 5.000 kilometer persegi. Perusahaan telah berkontribusi dalam peningkatan nilai jual tanah warga, dari hanya sekitar 500 rupiah per meter persegi menjadi lebih dari 100.000 rupiah per meter persegi.

"Ini masih jauh dari nilai tanah di Singapura yang setara 1.000 dolar Singapura per meter persegi, Indonesia sudah termasuk lautan hanya senilai 0,02 dolar Singapura permeter persegi," katanya.

Sementara itu, Darmono mengeluhkan depresiasi rupiah yang terjadi tengah menyulitkan pengusaha lantaran mengurangi daya saing. Ia berharap pemerintah segera menerapkan pengampunan pajak (tax amnesty) sebagai win-win solution.

"Saat ini ada 500 dolar AS dana investor diparkir di luar, kalau dikenakan TA 5 persennya saja, ada penerimaan buat pemerintah minimal 25 miliar dolar AS, TA sangat perlu diberikan saat suatu negara terus mengalami depresiasi mata uang," pungkasnya.