JK: Yang Penting Golkar Ikut Pilkada Serentak

Jakarta - Selaku Politikus senior Partai Golkar, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyatakan sudah berbicara dengan dua kubu di partai berlambang pohon beringin, Aburizal Bakrie (ARB) dan Agung Laksono, pasca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan kubu ARB.

Dalam pertemuan tersebut, JK mengaku tidak memberikan arahan. Tetapi, memfasilitasi kedua pihak untuk mencapai kesepakatan perihal dualisme di tubuh Golkar.

Menurut JK, yang terpenting adalah Golkar bisa turut serta dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang.

"Keduanya saya teman kan. Jadi, saya sudah bicara, sudah ketemu. Ini tidak bisa diberikan arahan. Hanya bisa difasilitasi bagaimana kedua belah pihak, saya yakin keduanya ingin Golkar tetap berperanan hadir disetiap kegiatan apalagi pilkada. Oleh karena itu, kita lagi mencari jalan," ujar JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/5).

Hanya saja, JK tidak mengatakan dengan detail hasil pembicaraan atau pertemuannya dengan kubu ARB ataupun kubu Agung Laksono.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PTUN mengatakan menerima sebagian gugatan Partai Golkar kubu ARB terhadap surat keputusan Menteri Hukum dan HAM (SK Menkumham) yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Sehingga, SK tersebut harus dibatalkan.

Sebelum adanya putusan tersebut, JK memang selalu menyuarakan agar dua kubu di Partai Golkar, yaitu kubu ARB dan Agung Laksono islah agar Golkar bisa mengikuti tahapan pilkada serentak yang sudah dimulai akhir Juni mendatang.

Bahkan, JK sempat mengusulkan agar dua kubu menandatangani surat pencalonan atau dukungan bersama bakal calon kepala daerah sehingga dipastikan akan duduk bersama. Akibatnya, diharapkan islah akan terjadi.

Menurut JK, konflik yang terjadi di pucuk pimpinan partai jangan sampai mengorbankan karier politik kader yang hendak maju dalam pilkada pada Desember 2015 mendatang.

"Tolong sampaikan pada teman-teman di kubu ARB dan Agung Laksono bahwa janganlah melihat pimpinan-pimpinan itu. Tetapi lihatlah (Golkar) di seluruh nasional ini. Masa depan Golkar di daerah. Biarlah mereka (kader Golkar) jangan terusik, jangan terganggu karirnya. jangan terganggu kemungkinan dia memimpin menjadi pemimpin daerah dengan konflik di atas," tegas JK.

JK mengingatkan bahwa kepentingan jangka panjang lebih penting dari pada kepentingan jangka pendek.

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah memastikan bahwa 269 daerah akan menggelar pilkada serentak. Dengan kata lain, tidak ada lagi hambatan dana atau anggaran dalam pelaksanaan pilkada yang tahapannya sudah dimulai bulan Juni mendatang.

Namun, dualisme kepengurusan di tubuh Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat dua partai tersebut terancam tidak bisa mengikuti pilkada serentak.