Kubu ARB Bantah Serang Kantor DPP Golkar

Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Bali, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto membantah pihaknya telah menyerang Kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat yang dikuasai kubu DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta pada Senin (8/5). Bahkan, Titiek menyebut tuduhan tersebut merupakan fitnah.

"Ini fitnah. Tidak ada penyerangan," kata Titiek di sela-sela perayaan Hari Ulang Tahun Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Rabu (10/6).

Titiek menegaskan, pernyataan yang menuduh kubu Munas Bali menyerang Kantor DPP Golkar merupakan pernyataan yang memutarbalikan fakta.

Hal itu lantaran pada hari Senin, dirinya bersama sekitar 60 wanita Partai Golkar mendatangi Kantor DPP Golkar untuk berdoa dalam rangka memperingati hari ulang tahun mantan Presiden sekaligus pendiri Partai Golkar, almarhum Soeharto.

Namun, Titiek mengatakan, saat itu, pihaknya dihalang-halangi untuk masuk ke Kantor DPP.

"Kami mau berdoa dan sudah bawa tumpeng tapi dihalang-halangi, dan dikunci. Mereka seolah-olah memutarbalikan fakta. Masa ibu-ibu mau menyerang. Menyerang gimana ibu-bu gini. Kalo dibilang ada preman, kita tidak lihat ada preman. Ibu-ibu ada di sana dari pagi sampai jam 17.00 WIB, tidak ada yang melihat preman. Jadi ini maling teriak maling," tegasnya.

Titiek menyatakan, saat mendapat informasi penyerangan Kantor DPP Golkar, dirinya langsung menelepon Kapolres Jakarta Barat, Kombes Rudy Heriyanto Adi Nugroho untuk mengonfirmasi informasi tersebut.

"Saya tanya pak Kapolres, katanya tidak ada bu. Tidak ada penyerangan. Bisa tanya sendiri ke Kapolres Jakbar," jelasnya.

Meski demikian Titiek enggan menduga motif pihak yang menyebut Golkar kubu Munas Bali menyerang kantor DPP. Namun, kata Titiek, jika mengaitkan isu penyerangan dengan mengurungkan niat untuk islah, hal itu akan melecehkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah berupaya agar kedua kubu islah.

"Itu cari-cari, bisa lihat sendiri. Ini islah sudah diupayakan pak JK (Jusuf Kalla). Kita turutin. Berarti mereka tidak hormati dan mengecilkan peran pak JK. Melecehkan pak JK. Pak JK sudah buka rumahnya buat kita. Buat islah. Mereka cederai itu dengan kita tidak boleh masuk masuk Kantor DPP," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Infokom dan Penggalangan Opini Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, Leo Nababan, menganjurkan kesepakatan antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie sebaiknya dibatalkan saja.

Pernyataan ini menyusul terjadinya penyerangan kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta yang dianggap kubu Agung Laksono sebagai tindakan yang melecehkan kesepakatan.

"Ini melecehkan namanya, lebih baik kesepakatan AL dan ARB dibubarkan atau dibatalkan saja karena tidak ada ketulusan dan keiklasan, malah bersikap arogansi dan premanisme," ujar Leo dalam keterangan persnya, pada Selasa (9/6).

Leo mengakui tindakan premanisme ini juga terjadi setiap kali DPP partai Golkar kubu Agung Laksono menyelenggarakan kegiatan organisasi. Padahal, kegiatan-kegiatan tersebut merupakan perintah dari Mahkamah Partai.