Pemerintah Didesak Abaikan Usulan Dana Aspirasi DPR

Jakarta - Pemerintah didesak untuk menolak usulan Dana Aspirasi (DA) dari DPR yang besarnya mencapai Rp 20 miliar per anggota atau secara keseluruhan mencapai lebih dari Rp 11 triliun.

Sebabnya, selain sejumlah aturan yang ditabrak, usulan tersebut juga merusak sistem perencanaan nasional dan sangat sarat dengan kepentingan. Demikian dikatakan mantan Wakil Ketua DPD, Laode Ida, kepada SP, Kamis (11/6).

Laode mengatakan, masyarakat desa sendiri sudah mempunyai Dana Alokasi Desa (DAD) yang jumlahnya dapat mencapai miliaran rupiah per desa untuk tiap tahun anggaran mulai tahun 2015 ini hingga sampai tidak diberlakukannya UU 6 / 2014 tentang Desa.

Selain itu, ada dana-dana lainnya yang mengucur di wilayah pedesaan melalui program APBN maupun APBD tiap tahun. "Sehingga, banyak yang mengkuatirkan kalau DA politisi itu hanya akal-akalan saja," tegas Laode.

Menurut Laode, tugas anggota DPR sendiri bukan untuk menangani uang, tetapi membuat kebijakan dan melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan yang dibuat.

Laode mengatakan, tak ada aturan yang memberi otoritas pada anggota DPR untuk mengarahkan dana APBN untuk konstituen mereka. "Itu tak ada dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara," tandasnya.

Menurut Laode, kalau DA disetujui, maka, pertama, pemerintah dan DPR telah melanggar Undang-Undang (UU). Kedua, merusak sistem perencanaan yang dibuat oleh barisan eksekutif sendiri yang juga berdasarkan UU.

"Jika anggota DPR mau mengakomodasi aspirasi konstituennya, maka seharusnya terlibat secara langsung dalam proses perencanaan mulai dari desa/kelurahan sampai pada tingkat nasional," ujarnya.

Lebih lanjut, Laode menjelaskan, produk perencanaan yang jadi dokumen publik dari tiap daerah itulah yang seharusnya dijadikan acuan oleh DPR untuk dibiayai, bukan justru membuat rencana sendiri lalu kemudian memaksa pemerintah untuk membiayainya.

Hal yang terpenting, kata Laode, andaikata aspirasi DA dipaksakan sekarang ini, maka secara fundamental melanggar etika pengambil kebijakan, karena kebijakan itu sunggh-sunggguh nyata menguntungkan para politisi pembuatnya.