Ahok Ogah Beri Uang Kerohiman pada Warga Kampung Pulo

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan uang kerohiman atau kompensasi kepada warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jakarta Timur yang terkena proyek normalisasi kali.

Pemprov DKI lebih memilih memberikan ganti rugi berupa rumah susun (rusun) sebagai ganti lahan yang ditempati warga, dengan catatan lahan tersebut memiliki sertifikat. Sebab, ada 527 bidang tanah di RW 001 dan RW 003 di Kampung Pulo bidang tanah yang tidak memiliki surat resmi kepemilikan atau sertifikat.

Hal tersebut diketahui ketika Basuki menerima sejumlah perwakilan warga dari Kampung Pulo yang diprakarsai oleh Komunitas Ciliwung Merdeka. Meskipun mereka ngotot lahan tersebut memiliki surat, saat dicocokkan dengan data dari kelurahan dan kecamatan, memang terdapat surat jual beli tetapi surat tersebut merupakan bukti pembelian rumah di atas lahan milik negara.

"Surat itu justru memperkokoh Anda membeli tanah milik kami. Rusun sudah jadi, Anda yang punya rumah yang dulu ngemplang tanah negara, pindah ke situ. Tetapi banyak yang tidak mau karena berharap dapat uang kerohiman. Itu tidak bisa lagi, jadi Anda mau tidak mau tetap saya akan gusur," tegas Basuki di Balai Kota, Jakarta, Selasa (4/8).

Basuki mengatakan, ketegasannya itu juga dikarenakan ada payung hukum yang menguatkan berupa Peraturan Presiden (Perpres). Selain itu, DKI juga sudah memenuhi keinginan warga agar tetap tinggal di daerah itu dengan mengorbankan kantor Teknis Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Timur untuk dibangun rusun.

Namun, untuk mereka yang memiliki sertifikat lahan, apabila warga tersebut memiliki 100 meter lahan bersertifikat, maka DKI akan mengganti dengan 1,5 kali lipat lahan lagi dengan asumsi satu unit rusun 30 meter, artinya dia bisa mendapatkan rusun hingga lima unit.

"Kami semua sepakat, normalisasi itu harus dilakukan supaya Kampung Pulo tidak banjir. Saya juga tidak mau ada perwakilan, inginnya kontrak secara pribadi (soal ganti lahan). Kami tidak bisa menunggu. Lebih baik kalau mau perjanjian seperti itu langsung dengan DKI," terang Basuki.