PAN Minta Pembangunan Gedung Baru DPR Dikaji Ulang

Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pimpinan DPR agar meninjau ulang rencana pembangunan tujuh megaproyek di kawasan DPR. Pasalnya, saat ini, bangsa ini sedang mengalami krisis ekonomi. Di sisi lain, masih banyak penolakan dari masyarakat terkait tujuh proyek tersebut.

"Jika dipaksakan maka tidak baik bagi rasa keadilan dan menjadi beban APBN kita," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).

Anggota Komisi II DPR ini mengemukakan kondisi ekonomi saat ini harus dihadapi dengan realistis. Proyek pembangunan gedung tersebut harus dikaji ulang supaya tidak menjadi beban baru bagi negara. Hal tersebut juga sesuai saran Presiden Joko Widodo.

‎"Apakah tepat memasukkan proyek itu sekarang atau mungkin skala prioritas mana yang lebih dulu dimasukkan, sehingga rakyat tidak tersakiti," ujarnya.

PAN berharap supaya ada prioritas. Jika ada ruangan yang perlu direnovasi maka itu saja diperbaiki sehingga bisa langsung digunakan tanpa membangun gedung baru. Kalaupun membangun gedung baru, tidak sekaligus tetapi harus bertahap.

"Kalau renovasi masih bisa dilakukan, tidak perlu membangun baru. Atau ruangan yang ada dimaksimalkan, tinggal menambah beberapa ruangan‎ saja," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, tujuh proyek yang akan dibangun DPR adalah pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Total anggaran pembangunan tersebut mencapai Rp 2,7 triliun.