JK Sambut Baik Partisipasi Masyarakat Sipil dalam Implementasi SDG

Sabtu, 26 September 2015 | 12:22 WIB

Penulis: Lis Yuliawati | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Pertemuan wakil CSO dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas rencana implentasi SDG, di kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, 25 September 2015. Tampak Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif Walhi), Dian Kartika (Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia), Wahyu Susilo (Migrant Care). (PR)

New York - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menyambut baik partisipasi masyarakat sipil dalam implementasi program pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/ SDG). "Goal 17 mengamanatkan partnership dengan organisasi masyarakat sipil. Tidak perlu ada saling curiga," katanya, seperti dilansir dalam siaran pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (26/9).

Hal itu dikemukakan JK saat pertemuan dengan sekitar 10 wakil organisasi masyarakat sipil (civil society organization/ CSO) dari Indonesia, di kantor Perutusan Tetap Republik Indonesia PBB di New York, Amerika Serikat, Jumat (25/9).

Menurut JK, SDG tidak mungkin dijalankan tanpa peran serta CSO karena keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah. "Pemerintah dan CSO perlu memikirkan bentuk partnership itu," katanya.

Pertemuan dengan para CSO, yang juga hadir di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 25-27 September 2015 itu, berlangsung sekitar satu jam. Dalam pertemuan tersebut, JK didampingi Menteri Luar Negeri Retno Lestari Marsudi.

Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika, Wahyu Susilo (Migrant Care), Haris Azhar (Kontras), Abetnego Tarigan (Direktur Eksekutif Walhi), dan Darmawan (Oxfam Indonesia).

Sugeng Bahagijo menyampaikan, SGD adalah versi global rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Jika pemerintah segera mengimplementasi program PBB yang berisi 17 target dan 169 sasaran itu, akan mempercepat pencapaian program pembangunan pemerintah yang tercantum dalam RPJM.

Namun, berbeda dengan program-program pembangunan milenium (milenieum development goals/ MDG) 2000-2015 ini, pelaksanaan SDG 2030 menuntut pemerintah lebih terbuka (inklusi) dengan melibatkan masyarakat sipil. Tidak hanya saat membuat laporan tapi juga menyusun konsep indikator dan implementasi.

Hariz Azhar menambahkan, partnership perlu melibatkan perwakilan dari kelompok marginal seperti perempuan, anak dan masyarakat adat (indigenous people) yang selama ini terabaikan karena SDG mempunyai prinsip no one leave behind. Karena itu, wakil CSO ini mengusulkan langsung kepada JK agar pemerintah membentuk sekretariat bersama untuk menghimpun keterlibatan berbagai pihak dalam implementasi SDG.