Basuki Tak Masalah Jika KUAPPAS 2016 Telat Disahkan

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak mempermasalahkan kemungkinan mundurnya penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2016.

"Mundur beberapa hari tidak apa-apa, saya lembur saja bereskan. Kalau program yang kecil-kecil, saya kan sudah suruh ikut, sudin ikut, kalau dia tidak mau ikut ya sudah keluar saya lock. Nanti itu Silpa lagi, APBD Perubahan," ujar Basuki di Balai Kota, Senin (23/11).

Dalam beberapa hari terakhir beberapa hari terakhir, Basuki ikut langsung melakukan penyisiran kembali susunan program di KUAPPAS per Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa program yang anggarannya dinilai tinggi pun dipotong oleh Basuki.

Basuki mengatakan, terkait ini juga tidak ada yang tidak sepaham dengan DPRD. Hanya saja, ia menduga bahwa DPRD merasa banyak anggaran yang dihapus dengan penyisiran yang dilakukannya ini.

Ia mencontohkan, untuk apa Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) membangun tangki dan pompa di semua kampung sampai Rp 30 miliar dan tandon Rp 37 miliar, sedangkan di sana tidak ada lahan karena tempatnya padat. Menurutnya, lebih baik mobil pemadam diperbagus saja.

"Kalau tidak mau begitu, ya berarti ini (oknum SKPD) sudah ada niat (korupsi). Nawaitu-nya sudah tidak baik," katanya.

Mundurnya pengesahan KUAPPAS oleh DPRD juga karena, DPRD salah pengertian kepada Pemprov DKI. Basuki menemukan penyusunan KUAPPAS oleh SKPD yang dikirim ke DPRD, ada yang tidak menggunakan mekanisme yang seharusnya, yakni e-planning dan e-budgeting dan menggunakan manual. Sementara dari jauh-jauh hari ia sudah memperingatkan agar penyusunan tidak lagi dilakukan secara manual.

Pasalnya, apabila manual masih bisa dimanipulasi mengingat ketebalan draf yang hingga beribu-ribu dan jika satu lembar diganti saja tidak akan ketahuan.

"Makanya begitu saya sadar mereka manual, saya tahan. Saya periksa dulu. Saya ingin bukunya dicetak dari e-planning dan e-budgeting sehingga setiap lembar itu kalau kemudian hari saya temukan ada perbedaan, di dalam sistem komputer sudah terkunci," katanya.

Apalagi saat APBD 2015 akan disahkan juga sudah terjadi adanya perbedaan sehingga ada dua versi baik milik DPRD maupun milik DKI sendiri yang keduanya mengklaim benar.

"Kali ini, dia (SKPD) mengakunya kan e-budgeting, padahal prosesnya bukan. Sudah dikunci di KUAPPAS, masuk. Makanya saya sisir, kalau tidak selesai sisir, saya tidak mau kirim. Saya mau sisir semua yang mayoritas 70-80 persen sudah saya cek dan saya sudah instruksikan teman-teman harus buang," katanya.

Sebab masih banyak hal-hal yang tidak masuk akal, seperti pengadaan alat tulis kantor (ATK) yang mencapai Rp 500 miliar, membayar tenaga ahli dan kegiatan-kegiatan hingga Rp 600 miliar untuk Suku Dinas Kesehatan setiap tahun, bahkan festival di Kota Tua yang dilaksanakan semalam tetapi anggarannya hingga Rp 10 miliar.