Isu SARA Diduga Kotori Pilgub Sulawesi Utara

Menado - Dalam pertarungan pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015, banyak strategi dimainkan oleh para pasangan calon. Di Sulawesi Utara, berdasarkan pantauan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) muncul segerombolan orang berjubah putih yang kerjanya menebarkan selebaran berisikan himbauan kepada umat agama tertentu agar tidak memilih kandidat tertentu yang berasal dari agama berbeda.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai tampaknya isu SARA mau dimainkan di Sulawesi Utara yang selama ini dikenal damai dan toleran, sebagai upaya untuk mendongkrak dukungan terhadap pasangan tertentu.

Seperti diketahui, dari total 2,3 juta penduduk Sulawesi Utara, ada 1,44 juta warga beragama Kristen Protestan, 702.000 pemeluk agama Islam, 99.980 pemeluk Katolik, 13,133 pemeluk Hindu, 3,076 pemeluk Budha, dan 511 pemeluk Konghucu.

"Dalam pantauan kami, isu SARA muncul dalam pilkada Sulut sejak pertengahan November 2015. Ini bahaya yang serius," ujar Boni Hargens kepada Beritasatu.com, Senin (30/11).

LPI, kata Boni, menemukan adanya selebaran yang menghimbau umat agama tertentu untuk menolak salah satu pasangan calon dengan alasan yang menghasut. Misalnya, pasangan calon tertentu dituduh akan memusuhi agama minoritas apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur.

"Isu seperti ini tidak sehat dalam demokrasi kita hari ini. Menteri Dalam Negeri harus merespons situasi ini karena Manado ada pada jarak yang tidak jauh dari Poso dan Ambon. Yang kita takutkan, para pemain di Poso dan Ambon yang selama ini sukses merekayasa konflik SARA, ikut merancang hal serupa di Sulawesi Utara," tegas pengamat politik UI ini.

Ketua Media Center Olly Dondokambey –Steven Kandow, Viktor Rarung membenarkan hal itu. Victor mengaku dalam sebulan terakhir menemukan banyak selebaran yang berisikan kampanye hitam dan menyudutkan pasangan calon Olly-Steven.

"Kami menduga, kelompok yang menebar fitnah ini ingin merusak toleransi di Sulawesi Utara dengan memakai isu agama," tandas Victor.

Sementara itu, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalis Pigay menegaskan bahwa isu SARA adalah mainan para pecundang yang tidak dewasa dalam berdemokrasi. Natalis mengutuki permainan para pecundang dalam pilkada yang memanfaatkan isu SARA sebagai alat politik.

"Kami dengar, hal itu sekarang terjadi di Sulawesi Utara, berdasarkan informasi dari sejumlah rekan yang memantau pilkada di sana. Kalau itu benar, Komnas HAM menghimbau agar Bawaslu dan kepolisian lebih serius dan tegas dalam mengawasi pelaksaan pilkada. Tidak hanya di Sulut, di semua daerah petugas harus sensitif dan serius menanggapi situasi yang ada," pungkas Natalis.

Bekas Juru Bicara Presiden Abdurahman Wahid dan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adie Massardie menyesali situasi tersebut. Menurutnya, permainan isu SARA dalam Pilkada merupakan tindakan kurang ajar.

"Pelakunya harus ditangkap dan dijerat dengan pasal tindak pidana terorisme. Karena menebar benih konflik SARA tidak bedanya dengan perilaku teroris. Kepolisian harus bertindak setegas-tegasnya", kata Adie yang belakangan sibuk mendukung gagasan Revolusi Mental Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.