Presiden Venezuela Berusaha Berbagi Beban 'Darurat Ekonomi'

Karakas – Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengeluarkan dekrit atau keputusan darurat ekonomi sebagai upaya agar oposisi mau berbagi biaya politik akibat kekacauan ekonomi yang melanda negara di Amerika Selatan, demikian disampaikan para analis, Selasa (19/1).

Dekrit tersebut memberikan waktu 60 hari kepada Maduro untuk mengumpulkan kekuatan luar biasa yang bertujuan memerangi resesi mendalam dan inflasi tiga digit. Dekrit yang dikeluarkan, Jumat (15/1), kini berada di Majelis Nasional yang dikuasai oposisi, di mana mereka harus memutuskan untuk menyetujui, menolak, atau meminta dilakukan perubahan dalam 8 hari.

Hal ini tentu memberi masalah bagi koalisi oposisi, Democratic Unity Roundtable (MUD), yang menang telak dalam pemilihan umum (pemilu) legislatif, pada bulan lalu.

"Itu jebakan pemerintahan Nicolas Maduro yang mengajak oposisi berbagi biaya politik," kata ekonom Luis Oliveros.

Sementara itu, keputusan yang dikeluarkan Maduro memungkinkan dia mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki perekonomian yang anjlok. Dekrit yang mengandung beberapa gagasan baru untuk memerangi krisis, seperti pemangkasan subsisi bahan bakar minyak (BBM) besar-besaran.

Sebaliknya, hal ini menantang oposisi yang sejauh ini tanpa cacat untuk tenggelam ke dalam pemerintahan.

Menurut Oliveros, sekarang para anggota parlemen oposisi harus memutuskan apakah akan memerangi model ekonomi intervensi pemimpin sosialis atau menyetujui rencananya, meski enggan berbagi tanggungjawab.

Jika mereka memilih untuk melawan maka itu akan memberi Maduro amunisi untuk menyalahkan MUD jika resesi kian mendalam, seperti banyak diprediksi oleh kalangan ekonom.

Kendati Ketua Majelis Nasional Henry Ramos Allup telah menyampaikan kritik pedasnya kepada Maduro, namun demikian dia berjanji oposisi akan mempelajari keputusan itu terlebih dahulu.

Kebijakan itu memberikan pihak administrasi kekuatan khusus untuk menyita sumber daya perusahaan swasta, memberlakukan kontrol mata uang dan mengambil langkah-langkah sosial, ekonomi dan politik lainnya yang dianggap tepat.

Tingkat kekhawatiran pun meningkat sejauh yang dicapai kekuatan-kekuatan itu. Pemerintah berusaha meredakan kekhawatiran, Senin (18/1), dengan membantah bahwa dekrit presiden akan memperbolehkan perusahaan-perusahaan swasta mengambil alih.

"Orang-orang mengatakan keputusan itu menciptakan semacam pernyataan pengambilalihan. 'Itu bohong'," ungkap Menteri Perdagangan dan Industri Miguel Perez Abad dalam rapat dengan para pemilik perusahaan.

Sebelumnya, Maduro telah mengeluarkan keputusan serupa di masa lalu, tapi pada saat itu mereka disahkan oleh Majelis Nasional yang bersahabat. Ini kali pertama dewan legislatif berada di tangan rivalnya sejak mendiang mentornya, Hugo Chavez berkuasa di 1999 dan meluncurkan revolusi sosialis di Venezuela.

Kalangan ekonom mengatakan daripada melakukan perubahan mendasar terhadap perekonomian yang bergantung pada minyak. Maduro kemungkinan akan memperkuat usahanya pada kebijakan-kebijakan yang memberatkan negara dalam 17 tahun terakhir.