Pascabentrokan PP vs IPK, Pemerintah Didesak Evaluasi Izin Ormas

Medan - Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan organisasi masyarakat (ormas) ataupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang ada di Indonesia menyusul terjadinya bentrok organisasi masyarakat (Ormas) di Medan, Sumatera Utara (Sumut) antara Pemuda Pancasila (PP) dengan Ikatan Pemuda Karya (IPK) yang menewaskan 2 orang , Sabtu (30/1) lalu.

Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara, Sutrisno Pangaribuan menilai, kehadiran organisasi kepemudaan ini saat ini dinilai lebih terlihat sebagai organisasi tempat bernaung para preman-preman yang menebar ketakutan dan menjadikan masyarakat sebagai "sapi perahan" dengan kerap melakukan kutipan liar terhadap warga yang memiliki usaha, baik pinggir jalan hingga usaha besar seperti mal.

"Sampai saat ini publik belum pernah merasakan manfaat kehadiran dari OKP ini.Sejauh ini keberadaan para anggota OKP justru lebih banyak memunculkan mudarat dibanding manfaatnya ditengah masyarakat,"kata Sutrisno Pangaribuan, Senin (1/2).

Menurut Anggota Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Sumut itu, pemerintah beserta seluruh institusi sudah saatnya harus berani mengambil langkah tegas dengan menyatakan OKP-OKP yang kerap terlibat aksi premanisme, tindak kekerasan dan penebar permusuhan sebagai organisasi yang terlarang dan harus dibubarkan.

"Kita meminta Bapak Presiden segera memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk mencabut semua ijin seluruh Ormas maupun OKP pelaku kekerasan," katanya.

Kompromi
Menurut Sutrisno, saat ini situasi miris tengah dipertontonkan oleh para penyelenggara negara karena sangat kompromi dengan kehadiran ormas-ormas maupun OKP yang selalu identik dengan kekerasan.

Penggunaan atribut-atribut yang sangat mirip dengan atribut pada instansi penegak hukum seperti Polri dan TNI menurutnya menjadi salah satu celah yang membuat keberadaan mereka seolah "berasosiasi" dengan institusi penyelenggara tersebut.
Hal ini didukung pula dengan hadirnya para pejabat-pejabat institusi negara baik Polri dan TNI, dalam setiap acara para OKP tersebut sehingga seolah-olah semakin melegalkan kondisi tersebut.

Jika kondisi seperti ini terus dipertahankan, maka bisa dipastikan kondisi masyarakat Indonesia akan semakin terpuruk karena ketakutan masyarakat semakin besar dan disisi lain kepercayaan terhadap Polri dan TNI juga semakin menipis.