Opini: Janji Palsu Pejuang Brexit Mulai Terkuak

London - Tak butuh waktu lama. Sebagian dari politisi paling terkemuka yang mendukung kampanye "Leave" mulai mencari dalih atas klaim-klaim palsu dan janji-janji bohong yang mereka buat menjelang referendum yang membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (UE).

Para pendukung "Leave" seperti Boris Johnson, mantan wali kota London, mengklaim bahwa dengan keluar dari UE Inggris akan menghemat banyak uang dan bisa berinvestasi ke sektor layanan publik sembari membatasi imigrasi dari negara-negara Eropa lainnya.

Sekarang tampak jelas mereka tidak ada niat untuk mewujudkan janji-janji itu. Mereka menyebar bualan dan kebohongan kepada warga Inggris yang marah dan frustrasi, sebagian dari mereka memang punya hak mengecam kondisi perekonomian yang rentan.

Salah satu janji utama kelompok "Leave" adalah Inggris tidak lagi harus membayar 350 juta pound per pekan ke Brussels (markas Uni Eropa). Penghematan itu, menurut para suporternya, akan diinvestasikan ke Layanan Kesehatan Nasional dan program-program pemerintah lainnya.

Segera setelah dilakukan pemungutan suara Kamis lalu, Nigel Farage, pemimpin Partai Kemerdekaan United Kingdom dan salah satu pentolan gerakan "Leave", membantah telah membuat janji seperti itu, bahkan meskipun dia membuat pernyataan itu dalam siaran BBC bulan ini juga.

Dan bahkan angka 350 juta pound itu salah. Kontribusi net Inggris kepada anggaran UE adalah 150 juta pound, menurut Institute for Fiscal Studies. Dan pemerintah Inggris akan dipaksa menjalankan beberapa fungsi yang sekarang dipegang Komisi Eropa atau dewan eksekutif UE yang menegosiasikan perdagangan, menerapkan undang-undang anti monopoli, dan terlibat dalam pembuatan kebijakan di banyak bidang dari pertanian hingga teknologi informasi.

Tentang imigrasi, para pejuang "Leave" seperti Johnson -- yang berambisi menggantikan David Cameron sebagai perdana menteri -- juga telah mengubah arah pembicaraan mereka. Kelompok ini sebelumnya berargumen bahwa setelah meninggalkan UE, Inggris tidak akan lagi wajib menerima tenaga kerja dari 27 negara anggota lainnya secara otomatis. Mereka berjanji akan menerapkan sistem berbasis kompetensi untuk menyeleksi hanya imigran berkeahlian tinggi saja.

Namun sekarang Johnson mengatakan dalam sebuah kolom di The Telegraph, bahwa warga Inggris bisa terus hidup, bekerja dan bepergian secara bebas ke negara-negara Eropa lainnya -- sebuah hak istimewa yang tentu tak akan diberikan oleh negara-negara UE tanpa asas resiprokal. Dia juga mengatakan warga dari negara-negara UE lainnya yang tinggal di Inggris "akan dilindungi sepenuhnya hak-hak mereka."

Sikap menghindar oleh Johnson dan sekutunya telah memaparkan sisi korup dan sinis dalam kampanye mereka -- sayangnya sudah terlambat bagi warga Inggris.

Tulisan ini adalah tajuk dari The New York Times.