CBA Sebut DPRD Main Proyek Sudah Jadi Tradisi

Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Budgeting Analisys (CBA), Uchok Sky Khadafi, mengingatkan, gaji DPRD berasal dari PAD (pendapatan asli daerah).

"Bila gaji DPRD naik, akan mengorbankan atau menghancurkan program-program pelayanan bagi rakyat," kata Uchok di Jakarta, Senin (5/9).

Kenaikan gaji DPRD ini, lanjut dia, harus didahalui dengan kenaikan gaji kepala dan wakil kepala daerah. Kemudian, alasan agar kenaikan gaji ini untuk menghilangkan perilaku korupsi mereka adalah alasan yang konyol dan menjustifikasi bahwa DPRD itu maling anggaran.

"Padahal, masih banyak DPRD yang tidak maling anggaran, dan baik serta berjuang untuk kepentingan rakyat. Permintaan kenaikan gaji dan tunjangan ini, memperlihatkan serakah banget, dan merasa tidak cukup atau tidak bersyukur dengan penghasilan yang lebih besar dari APBD," kata Uchok.

Padahal, sambung Uchok, gaji anggota DPRD lebih dari Rp 20 juta per bulan. Belum lagi, lanjut dia, DPRD sudah bisa mengantongi bermacam-macam jenis tunjangan.

"Namun, walaupun besok kenaikan gaji tetap dilaksanakan, tetap saja, perilaku minta jatah proyek yang seolah sudah menjadi tradisi bahkan tidak mungkin bisa hilang," katanya.