Menpora Dukung Keterlibatan KPK di Ajang PON XIX

Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, menyatakan, pihaknya mendukung keterlibatan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melakukan supervisi dalam mengawal pengelolaan anggaran PON XIX/2016 Jawa Barat. Hal ini dinilai perlu, agar PON yang sudah disiapkan bisa rapi, transparan, dan akuntabel dari sisi penggunaan anggaran.

‪"Saya kira pihak PB PON sudah melakukan proses akuntabilitas yang baik. Tapi yang layak menilai itu adalah pihak terkait seperti KPK," kata Menpora di Jakarta, Kamis (15/9).

Imam Nahrawi mengakui, pihaknya terus berkomunikasi dengan KPK dan BPKP. Dirinya menyakini, kedua lembaga itu akan memantau pelaksanaan PON secara ketat, sehingga proses pelaksanaan berjalan lancar, tidak ada masalah di kemudian hari.

Tercatat dalam kunjungannya ke venue dayung di Situ Cipule, Karawang, ditemukan ruang doping mengalami yang ambles saat Menpora melakukan sidak. Amblesnya ruangan doping disertai bunyi pecahan keramik saat Menpora Imam Nahrawi bersama rombongan masuk.

Secara tiba-tiba lantai di ruangan itu ambles disertai bunyi pecahan keramik.‬ Selain itu ruang kesehatan dan medis mengalami kerusakan di bagian pintu dan kebocoran air.‬

Sementara dari pengalaman yang ada banyak pejabat daerah tersangkut kasus penggunaan dana APBN karena penyimpangan dana PON.‬

‬Kondisi ini pernah disampaikan masyarakat Jakarta yang diwakili Rudy Darmawanto dan Rahmat HS dari Presidium Pemuda Indonesia (PPI).

"Kami meminta KPK melakukan pengawasan dan supervisi terhadap penggunaan anggaran PON Jabar. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran dan benar-benar kebutuhan PON. Sebab, kami tidak ingin ada pejabat yang tersangkut kasus karena PON ini menghabiskan lebih dari Rp 1 triliun," ujar Rudy Darmawanto, Ketua PPI.

Tercatat pihaknya sudah menyampaikan beberapa masukan terkait penyelenggaraan PON kepada Kempora dan KPK.

"PON harus memenuhi aspek akuntabilitas karena penyelenggaraan menggunakan dana rakyat. Ini juga harus selaras dengan kebijakan penghematan anggaran Presiden Joko Widodo," tutup dia.