DPR Berkhianat, 50 Ribu Buruh Siap Turun ke Jalan

Kamis, 29 Maret 2012 | 13:22 WIB
BM
B
Penulis: Bayu Marhaenjati/ Ardi Mandiri | Editor: B1
Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Jakarta International Container Terminal (JICT)  menolak kenaikan harga BBM di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. FOTO : Rosa Panggabean/ANTARA
Ratusan buruh berunjuk rasa di depan Jakarta International Container Terminal (JICT) menolak kenaikan harga BBM di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. FOTO : Rosa Panggabean/ANTARA
Demo hari ini hanya 2 persen kekuatan buruh. Kalau DPR main-main, kita akan turunkan kekuatan.

Ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) menggelar aksi unjuk rasa tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

"Tegas, kami menolak kenaikan harga BBM. Kami akan perjuangankan agar pemerintah membatalkannya. Barusan saya terima SMS, perwakilan kami diterima Ketua DPR. Semoga kami bisa menemukan jalan keluar sesuai tujuan kawan-kawan," ujar Presiden SPSI Andi Nuwawea, di tengah aksi unjuk rasa, di depan Gedung DPR RI, Kamis (29/3).

Dikatakan Andi, pihaknya mendapatkan izin untuk menggelar aksi selama dua hari. Mereka pun akan memaksimalkan waktu tersebut. Jika DPR menyetujui kenaikan BBM, 50 ribu anggota SPSI akan turun ke jalan.

"Kami akan maksimalkan perjuangan ini. Kami akan gelar unjuk rasa selama dua hari. Kalau DPR mengkhianati rakyat, maka kami akan gelar aksi yang lebih besar. Hari ini hanya 2 persen. Kalau DPR main-main, kita akan turunkan kekuatan. Ada 50 ribu orang akan mengepung DPR," tambahnya.

Sementara itu, Sekjen SPSI, Subianto, di atas mobil komando menyerukan, kaum buruh tidak boleh lemah dan lengah. Pemerintah sudah tidak berdaulat menjalankan perekonomian.

"Tekad kita hanya satu, kita tolak kenaikan BBM. Keluarga besar SPSI menolak, karena melihat ekonomi Indonesia sudah tidak berdaulat. Neoliberal menguasai. Semangat ekonomi Indonesia jauh dari semangat Undang-undang Dasar. Perusahaan dikuasai kapitalis. Tambang batu bara, nikel, dan lainnya dikuasai asing," katanya.

Subianto melanjutkan, pemerintah tak pro rakyat. Pemerintah mementingkan perutnya sendiri. Sementara, koruptor kian merajalela.

"Isi perut bumi yang harusnya dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, malah dibawa ke luar negeri. Pemerintah mengatakan kenaikan BBM karena beban negara berat, apa kita percaya kawan-kawan? Siapa yang minta kita turun ke jalan? SBY-Boediono. Pemerintah mementingkan dirinya dan perutnya sendiri. Koruptor makin banyak. Sementara, rakyat, buruh, wartawan, mahasiswa, sengsara. Ayo, satukan tujuan tolak kenaikan BBM," tandasnya.

Sementara itu, berdasarkan pantauan Beritasatu.com, arus lalu lintas dari Semanggi menuju Slipi dialihkan lewat Jalan Gelora Senayan. Pasalnya, ribuan buruh menggunakan setengah badan jalan di depan Gedung DPR.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon