KPU DKI Kukuhkan 120 Relawan Demokrasi

Jakarta - Melihat angka golongan putih (golput) dari beberapa lembaga survei semakin tinggi (34,5 persen), Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk menurunkan angka golput. Salah satunya, dengan mengukuhkan 120 Relawan Demokrasi yang berasal dari enam wilayah DKI Jakarta.

Ketua KPU DKI, Sumarno, mengatakan, relawan bertugas melakukan sosialisasi mengenai tahapan dan jadwal seluruh tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017.

"Relawan juga mempunyai tugas untuk mengingatkan warga Jakarta atas arti pentingnya memberikan suara saat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017," kata Sumarno dalam acara Pengukuhan dan Bimbingan Teknis Relawan Demokrasi di Hotel Media, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (16/11).

Ratusan relawan yang dikukuhkan hari ini, lanjut dia, telah melewati seleksi ketat dari KPU masing-masing wilayah. Artinya, kata Sumarno, mereka sudah dipastikan netral, tidak menjadi simpatisan atau pendukung dari salah satu pasangan calon manapun.

"Jadi mereka mendaftar, lalu kita proses penyeleksian. Kita ingin para relawan demokrasi ini tidak memihak pada pasangan calon. Karena tugasnya mereka adalah mensosialisaikan Pilgub DKI sehingga para pemilih datang berbondong-bondong saat pemungutan suara," jelasnya.

Dalam acara tersebut, Sumarno meminta para Relawan Demokrasi menjunjung tinggi tiga nilai dalam menjalankan tugasnya. Pertama, Relawan Demokrasi harus memiliki integritas yang terkait dengan kejujuran dan sikap mental sebagai relawan yang menyosialisasikan Pilgub DKI 2017. "Kedua, Relawan Demokrasi harus memegang teguh netralitas," ujarnya.

Dijelaskannya, relawan tidak boleh saat melakukan sosialisasi Pilgub DKI kepada warga dengan mengenakan seragam relawan, lalu mengucapkan kata "Jangan lupa pilih pasangan calon nomor satu, dua dan tiga".

"Kita memang punya pilihan masing-masing. Tapi pilihan kita ini jangan mempengaruhi jalannya sosialisasi. Saya harap bapak dan ibu menjunjung tinggi nilai netralitas," paparnya.

Hal itu sangat penting, karena nilai netralitas berkaitan erat dengan kepercayaan publik terhadap penyelenggara Pemilu. Kalau relawan tidak netral, maka akan mempengaruhi kepercayaan publik pada KPU DKI sebagai penyelenggara Pemilu di Jakarta.

"Jangan kita merangkap jadi tim sukses atau relawan pasangan calon tertentu," imbuhnya.

Ketiga, Relawan Demokrasi harus menjaga profesionalisme. Artinya, para relawan perlu memahami jadwal setiap tahapan, aturan teknis terhadap penyelenggaraan Pilgub DKI dan harus tahu peraturan KPU.

"Serta memahami isu Pilgub yg relavan dan ringan. Jangan yang berat-berat seperti kasus Ahok jadi tersangka bisa lanjut atau tidak. Itu bukan isu yang harus ditangani bapak dan ibu. Itu tugas KPU," ungkapnya.

Sumarno mengharapkan, para Relawan Demokrasi ini terus melakukan koordinasi dengan KPU di wilayahnya masing-masing. Serta terus berkomunikasi dan bekerjasama dengan petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Pokja Sosiasasi dan Pendidikan Pemilih KPU DKI, Betty Epsilon Idroos mengatakan Relawan Demokrasi mewakili enam segmentasi masyarakat di Jakarta. Yaitu, segmentasi perempuan, difabel, pemilih pemula, tokoh agama, profesional dan marjinal.

"Besaran setiap segmentasi disesuaikan kebutuhan wilayahnya. Seperti di Kepulauan Seribu, kelompok difabel tidak sebanyak lima kota lainnya," kata Betty.

Betty membenarkan kehadiran Relawan Demokrasi diharapkan dapat menurunkan angka golput di Jakarta.

"Semua ini kami lakukan untuk menurunkan angka golput dalam Pilgub DKI," ujarnya.