Jokowi-Muhaimin Bahas Partai Pendukung, RUU Pemilu, Hingga 2/12

Jakarta- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar membahas berbagai masalah politik mulai partai politik (parpol) pendukung pemerintah, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang tengah dibahas di DPR dan aksi doa bersama 2 Desember.

"Ada beberapa hal penting serpeti dimulainya pembahasan RUU Pemilu, terkait perkuatan sistem pemerintahan presidensiil, dan masalah komunikasi politik dengan partai pendukung yang akan dintensifkan lagi," kata Presiden Jokowi usai pertemuan di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (29/11). Pertemuan tersebut berlangsung mulai pukul 12.55 WIB hingga pukul 14.10 WIB.

Mengenai komunikasi politik, Presiden mengatakan dirinya sudah sering bertemu dengan tokoh-tokoh politik dan akan terus ditingkatkan. "Ini akan diseringkan lagi semua berkesinambungan untuk membahas berbagai masalah," katanya.

Ia menyebutkan peningkatan komunikasi politik itu bisa saja dengan peningkatan frekuensi pertemuan. "Biasanya seminggu tiga kali, ditingkatkan jadi empat kali," katanya.

Presiden menyebutkan masukan dari semua pihak dicatat, termasuk dari partai tanpa memandang jumlah kursi di DPR. "Semua dicatat, pelaksanaanya nanti ada kalkulasi, tidak ada yang tidak dicatat," kata Presiden.

Sementara Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin menyebutkan dirinya menyampaikan beberapa hal dalam pertemuan termasuk pertemuan ulama yang membahas konstitusi guna mendorong sistem politik yang lebih dewasa. "Salah satunya perlu mempertegas sistem presidensiil agar kita tidak terlalu parlementer," katanya.

Terkait RUU Pemilu, ia mengatakan perlu dasar hukum yang lebih kuat agar Pemilu 2019 lebih transparan, demokratis dan lebih baik. "Kebetulan ketua pansusnya dari PKB, diupayakan bagaimana agar pembahasan lancar, semua parpol puas dengan hasilnya," kata Cak Imin.

Ia menyatakan pertemuan dengan Jokowi juga membahas dukungan partai pendukung pemerintah termasuk PKB untuk menyukseskan program-program pemerintah. "Ini agar kondisi perekonomian meningkat dan lebih maju dibandingkan sebelumnya," kata dia.

Sementara itu mengenai rencana kegiatan pada 2 Desember 2016, Cak Imin mengatakan menyampaikan aspirasi tidak harus selalu melalui jalur demonstrasi. "Bisa melalui DPR, atau melalui kami," katanya.

Ia menilai tidak perlu ada demonstrasi pada 2 Desember 2016 karena pesan demo tanggal 4 November 2016 sudah ditangkap pemerintah. "Kalau demo harus dipertimbangkan lagi, salurkan saja melalui jalur demokrasi," kata Muhaimin Iskandar.