Djarot Akan Kumpulkan Pejabat DKI saat Aktif Kembali

Jakarta - Timbulnya pemeriksaan oleh pihak kepolisian terkait adanya dugaan korupsi pembangunan masjid di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, menjadi perhatian khusus bagi Wakil Gubernur DKI non aktif, Djarot Saiful Hidayat.

Untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya praktik korupsi di tubuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, Djarot akan mengumpulkan seluruh pejabat eselon I dan II untuk diberikan pengarahan dalam menjalankan tugas mereka secara transparan dan akuntabel.

"Nanti saja kalau sudah aktif kembali, kita akan kumpulkan mereka. Kami akan memberitahukan mereka, bahwa kita berada di garis paling depan untuk memberantas korupsi dan pungli," kata Djarot seusai blusukan di RW 02 Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Kamis (12/1).

Diungkapkannya, sejak era Joko Widodo (Jokowi) sebagai Gubernur DKI, pemberantasan korupsi dan pungli gencar dilakukan Pemprov DKI. Kondisi itu, lanjut dia, diteruskan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan dirinya.

"Ini kita lakukan sejak zaman Pak Jokowi. Sejak tahun 2012," ujarnya.

Menurutnya, tidak ada alasan apapun bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI untuk melakukan korupsi. Karena, gaji dan tunjangan kinerja daerah (TKD) mereka sudah tinggi.

"Kenapa? Karena gaji PNS di Jakarta sudah kita naikkan. TKD juga sudah dinaikkan. Jadi sudah tinggi. Jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk lakukan korupsi," tegasnya.

Djarot sendiri optimistis, adanya transparansi anggaran dan ditetapkannya electronic government, dapat mencegah terjadinya korupsi.

"Ya melalui transparansi melalui electronic government, melalui sistem cashless dan itu sudah diterapkan sekarang. Jadi kita tidak perlu lagi gunakan uang. Termasuk pelelangan melalui e-procurement atau pelelangan elektronik. Semuanya melalui electronic. Dengan keterbukaan seperti itu kita bisa mencegah lebih dini," terangnya.

Ia sendiri enggan berkomentar mengenai kasus dugaan korupsi pembangunan masjid di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat yang menyeret Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI nomor urut satu, Sylviana Murni. Begitu juga enggan berkomentar terkait pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Saya enggak tahu lah. Kami enggak akan komentari," paparnya.

Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Saefullah sebagai saksi dugaan korupsi pembangunan masjid di kantor Wali Kota Jakarta Pusat tahun anggaran 2010-2011. Nama calon wakil gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Sylviana Murni, disinyalir terlibat. Pasalnya, Sylviana pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat saat korupsi diduga terjadi.

Surat panggilan untuk Saefullah sudah beredar luas. Namun belum dipastikan apakah Saefullah memenuhi panggilan penyidik Dit Tipikor di kantornya di Kuningan, Rabu (11/1) ini atau tidak.

Masjid Al Fauz yang jadi pusat penyelidikan polisi itu diresmikan oleh Fauzi Bowo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 30 Januari 2011.

Masjid dua lantai itu dibangun menggunakan dana anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2010 sebesar Rp 27 miliar.

Pembangunan masjid itu sudah dimulai sejak Sylviana Murni menjabat Walikota Jakarta Pusat. Peletakan batu pertama dilakukan pada awal Juni 2010 dan pembangunannya rampung akhir Desember 2010.

Sylviana menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat hingga awal November 2010 hingga kemudian digantikan Saefullah. Saat itu Sylviana dipromosikan sebagai Asisten Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada 4 November 2010.

Belum jelas apakah polisi sudah atau belum memeriksa Sylviana yang saat ini maju sebagai calon wakil gubernur DKI bersama Agus Harimurti Yudhoyono itu.