Debat Cagub Diharapkan Beri Pendidikan Politik

Jakarta - Debat calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub DKI Jakarta 2017, diharapkan tidak hanya sekadar kegiatan memaparkan visi misi, melainkan mengarah kepada subtansi permasalahan. Ke depan, sebaiknya gelaran debat fokus mengupas satu isu dan lebih memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Saya setuju kalau demokrasi itu semakin hari semakin bermakna. Debat salah satu instrumen yang membuat demokrasi bermakna. Konsepnya, mengarah ke subtantif. Jangan sampai menjadi prosedural," ujar Direktur Populi Center Usep S Ahyar, dalam diskusi bertajuk "Dinamika Pilgub Pasca Debat Kandidat", di Gedung Widya Graha LIPI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (19/1).

Dikatakannya, debat bukan hanya bertujuan dipakai sebagai kampaye para kandidat, namun juga ada unsur pendidikan politik bagi pemilih.

"Bukan hanya kampanye tujuan debat, tapi ada pendidikan politik pemilih, termasuk mengklarifikasi berita yang tidak benar. Memang debat itu ajangnya, terutama yang sifatnya kebijakan," ungkapnya.

Ia menambahkan, jangan sampai juga hanya sebagai prosedural KPU DKI Jakarta menyelenggarakan debat. Namun, harus menjadi bermakna.

"Yang ditakutkan hanya menggugurkan kewajiban karena harus mengadakan tiga kali debat, ada anggaran, lalu selesai," katanya.

Usep menuturkan, dalam debat juga harus disesuaikan antara tujuan dengan format, durasi, iklan, dan lainnya.

"Yang menyesuaikan instrumen pendukungnya. Bukan debat menyesuaikan iklan. Panelis menyesuaikan tujuan debat, pembawa acara menyesuaikan tujuan debat," jelasnya.

Menurutnya, pada debat putaran selanjutnya pasangan calon harus menyampaikan pernyataan lebih smart, terukur, logis, sesuai sistem pemerintahan dan penganggaran yang berlaku.

"Kalau ngawang-ngawang akhirnya bermain kata-kata. Mungkin hanya penampilannya saja. Biar masyarakat disodorkan pilihan-pilihan yang layak dipilih. Dulu kita susah membedakan," katanya.

Sementara itu, Sosiolog Hikmat Budiman mengungkapkan, sebaiknya debat dibatasi membahas satu tema.

"Jadi fokus dan memberikan pendidikan politik. Pasangan yang bergelut menyampaikan penjelasan sampai detail itu yang menang. Kalau tidak, omong kosong. Kalau visi misi itu tidak perlu diperdebatan. Tidak perlu dibahas dalam debat yang durasi singkat, biaya mahal," katanya.

"Misalnya soal kali dibahas sampai detail. Kalau bicara soal ini, apa sih yang akan dilakukan sampai detail. Jadi kita tahu siapa yang tepat menjadi pemimpin Jakarta, tahu apa yang akan dikerjakan," ucapnya.

Dia melanjutkan, pada debat putaran selanjutnya, diharapkan panelis lebih berorientasi ke arah yang lebih detail.

"Poinnya, kalau memang mau fokus debat kedua tentang penataan kota, misal kemacetan, apa solusinya yang bisa diaplikasikan. Bukan teori, harus begini mengatasi macet. Subtansi debat putaran kedua mestinya lebih kepada isu-isu utama kehidupan Jakarta, kecuali kehidupan privat, itu dieksplorasi. Bagaimana mengoperasikan konsep-konsep besar, abstrak, itu terjemahan APBD-nya bagaimana. Lalu, mengarahkan bagaimana hasil diskusi bisa dicerna bukan mencari decak kagum," paparnya.

Peneliti Senior LIPI Prof. Dr. Syamsuddin Haris menerangkan, tiga pasangan calon diharapkan bisa memanfaatkan sisa debat untuk menunjukan mampu menjadi pemimpin Jakarta.

"Tentu harus lebih baik ketimbang petahana. Paslon penantang harus bertolak dari petahana, kemudian menawarkan sesuatu yang berbeda," tandasnya.