Kampanye Bernuansa SARA Jadi Pemantik Konflik

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta agar bersikap tegas terhadap pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang mengusung kampanye bernuansa suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA). Hal itu penting mengingat kampanye hitam itu bisa menjadi pemantik yang memicu konflik.

"Kampanye SARA ini bisa menjadi pemantik konflik. Dia akan semakin membesar kalau dibiarkan," ujar praktisi hukum Thomas Edison Rihimone di Jakarta, Kamis (16/3).

Seperti diketahui, suhu politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 kian panas. Tidak cuma menggelar aksi dukungan, saling serang antarkubu pasangan calon juga kerap terjadi. Bahkan, tak sedikit dari aksi saling serang itu mengarah kepada kampanye identitas pasangan calon.

Menurut Edison, KPU DKI Jakarta tidak boleh menutup mata dengan masifnya kampanye hitam ini. Karena itu, mereka harus bertindak tegas. Jika tidak, maka mereka tidak dicurigai sebagai partisan pilkada.

"Kalau KPU DKI Jakarta tidak mampu menertibkan politisasi SARA maka mereka bisa meminta bantuan polisi atau TNI. Jangan dianggap remeh isu SARA ini. KPU DKI Jakarta tidak usah takut. Rakyat pasti mendukung kalau mereka benar-benar berlaku adil," katanya.

Edison menegaskan, politisasi SARA sangat berbahaya bagi perkembangan demokrasi maupun proses politik di Indonesia. "Kalau sampai isu SARA itu terus menjalar, saya kira ini kesalahan KPU DKI Jakarta," katanya.

Dia menjelaskan, jika KPU DKI Jakarta tidak mengambil sikap terkait maraknya kampanye bernuansa SARA maka tuduhan kalau penyelenggara pemilu bersikap tidak netral akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Untuk itu, Edison berharap KPU DKI Jakarta bisa menunjukan taringnya sebagai lembaga penyelenggara Pilgub di DKI Jakarta yang adil dan kredibel.

Dia mendesak KPU DKI Jakarta menjaga muruah pesta demokrasi rakyat Jakarta ini. Sebab, Pilgub DKI Jakarta merupakan etasale Indonesia yang juga merupakan cerminan demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, Pilgub DKI adalah eksperimen politik yang baik, sehingga wajib hukumnya diselenggarakan dengan sukses.

"Saya meminta KPU DKI Jakarta untuk berbenah diri. Kalau mereka tidak mau berbenah diri, saya curiga mereka mempunyai agenda terselebung di Pilgub DKI ini," imbuhnya.

Edison yang juga Wakil Ketua Forum Pemuda NTT berharap, putaran kedua Pilgub DKI Jakarta berlangsung baik. Proses politik yang terjadi di Jakarta akan menjadi pertaruhan bangsa Indonesia.

"Damainya Jakarta, damainya Indonesia. Jangan karena pilkada ini, anak bangsa terpecah belah. Jangan sampai NKRI menjadi taruhan dari proses politik di DKI Jakarta. Yang namanya perbedaan pandangan politik dan ideologi menjadi hak dan pilihan demokrasi seseorang. Tetapi, perbedaan itu jangan sampai mengoyak rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Sikap-sikap intoleran harus dihilangkan," ujarnya.