TAPD dan Tim Sinkronisasi Akan Segera Bahas Detail Program Kerja Anies-Sandi

Jakarta - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI, Saefullah menyatakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI akan bertemu kembali dengan tim sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada tanggal 2 Juni mendatang.

"Kita akan undang. Tim sinkronisasi sudah oke tanggal 2 Juni. Plt (Gub) belum tahu datang apa enggak," kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/5).

Dalam pertemuan itu, TAPD DKI akan mendengarkan aspirasi dari tim sinkronisasi. Kemudian akan dibuat jadwal diskusi khusus untuk membahas secara mendetail mengenai program unggulan dari Anies-Sandi.

"TAPD akan dengar lalu tangkap aspirasi seperti apa. Kita mau buat jadwal diskusi khusus. Contoh Ok Oce, rumah DP nol rupiah, termasuk konsentrasi Asian Games," ujarnya.

Ia menegaskan dalam memasukkan program kerja yang merupakan penjabaran visi dan misi gubernur terpilih, tetap saja dasarnya harus berbasis pada kepentingan masyarakat. Kalau orientasinya pada kepentingan warga Jakarta maka akan mudah diloloskan eksekutif dan legislatif.

"Saya juga enggak mau masukan program aneh-aneh. Untuk program yang berorientasi pada proyek nanti akan terkoreksi saya rasa. Kalau berbasis kepentingan masyarakat nanti akan diaminkan, baik eksekutif maupun legislatif," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, tim sinkronisasi diminta untuk memaparkan visi dan misi gubernur terpilih, supaya dapat didengar oleh TAPD maupun para SKPD dan UKPD DKI. Sehingga semua jajaran SKPD dan UKPD DKI mempunya pemahaman yang sama untuk menjalankan tugasnya.

"Yan diminta itu paparan tim sinkronisasi tentang visi dan misi supaya didengan SKPD dan UKPD. Supaya didengar massal dan tidak sepotong-potong," tuturnya.

Selain itu, ada penjabaran dari visi dan misi yang masuk dalam janji kampanye. Nanti dipaparkan konkret program unggulan mereka seperti apa. Penjelasan itu akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018.

"Selain itu, juga breakdown dan visi dan misi yang masuk dalam janji kampanye. Konkretnya seperti apa. Itu dalam rangka masukan RPJMD. Itu arahannya Pak Soni (Dirjen Otda Kemdagri)," ungkapnya.

Ditegaskannya, meski nanti Anies dan Sandi telah dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Pemprov DKI tetap akan melaksanakan program pemerintahan periode lama selama 2,5 bulan.

Sebab, draft Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2018 baru bisa diajukan ke DPRD DKI, setelah mendengarkan hasil audit BPK terhadap APBD DKI 2016. Hasil audit BPK ini akan disampaikan pada rapat paripurna DPRD DKI pada 31 Mei.

"Tanggal 31 Mei baru paripurna audit BPK. Setelah itu, baru ajukan draft KUA-PPAS ke DPRD. Itu ada isi perubahan 2017. Masuk atau tidak tergantung pembahasan di DPRD. Draft bisa dimasukkan (pogram usulan)," paparnya.

Sampai saat ini, pembahasan baru sampai pada penyusunan Rencaka Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2018. Yang merupakan kompilasi usulan dari SKPD diantarnaya lurah, camat, sudin, Unit Pelaksana Teknis (UPT), kepala dinas dan wali kota.

"Saat ini, kompilasi usulan dari SKPD sedang dikompilasi oleh Bappeda. Nanti disesuaikan dengan SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) hasil besok paripurna. SiLPA valid kalau sudah diaudit BPK. Gol atau tidak, tergantung pembahasan, baik di Komisi maupun di Banggar. Perkirakan awal Juli sebelum jadi KUA-PPAS," jelasnya.