PBNU: Hukum Perusak Masjid Ahmadiyah

Selasa, 24 April 2012 | 05:39 WIB

Penulis: Antara/ Didit Sidarta | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Sejumlah orang melakukan aksi perusakan tempat ibadah masjid Ahmadiyah Baitul Rahim di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, Jumat (20/4). Massa tak dikenal itu merusak bagian masjid, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. FOTOANTARA/Feri Purnama/Koz/mes/12. (Antara)

"Harus segera dituntaskan. Negara kita negara hukum, jangan dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak resah."

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak agar proses hukum terhadap pelaku perusakan Masjid Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, Tasikmalaya, Jumat (20/4), dilakukan secara tuntas dan cepat.

"Harus segera dituntaskan. Negara kita negara hukum, jangan dibiarkan berlarut-larut agar masyarakat tidak resah," kata Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, di Jakarta, Senin (23/4).

Menurutnya, proses hukum yang cepat dan tepat akan dapat menekan kemungkinan terulangnya peristiwa yang sama di waktu mendatang.

"Sudah berulang kali saya sampaikan, tidak ada satupun agama yang membenarkan terjadinya kekerasan. Orang yang melakukan kekerasan tidak sedang mengamalkan ajaran agama," katanya.

Menurut Said adanya perbedaan dalam satu agama atau antaragama merupakan hal yang wajar, dan kekerasan bukan jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan perbedaan tersebut.

Dikatakannya, Islam mengajarkan tiga metode untuk menyelesaikan perbedaan, yaitu dialog, perkataan yang santun, dan debat tanpa disertai perasaan saling dengki.