DKI Akan Selaraskan Pembangunan Trotoar dengan Jalan Arteri

Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI telah menerapkan Bulan Tertib Trotoar (BTT) sejak 1 Agustus lalu. Penertiban pelanggar BTT ini, mulai dari pengendara motor yang melintasi trotoar dan pedagang kaki lima (PKL) yang mengokupasi trotoar telah dilaksanakan.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, BTT ini bukan hanya mengembalikan fungsi trotoar sebagai tempat pedestrian atau pejalan kaki, tetapi juga untuk menyelaraskan kebutuhan trotoar sebanding dengan jumlah jalan yang ada di DKI Jakarta.

"Kami ingin ada perubahan perilaku dari masyarakat kita. Perilaku supaya benar-benar menggunakan jalan dan trotoar sesuai dengan fungsinya," kata Djarot di Balai Kota, Jumat (25/8).

Justru selama ini, pengemudi kendaran bermotor baik roda dua maupun roda empat sudah diberikan keistimewaan sendiri. Mereka telah disediakan banyak jalur jalan untuk dilalui, bahkan Pemprov DKI terus berupaya menambah ruas jalan untuk mengurai kemacetan akibat padatnya kendaraan bermotor yang masuk ke wilayah DKI Jakarta.

Dalam upaya peningkatan pelayanan perhubungan, sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pembangunan enam flyover (FO), sehingga total FO yang sudah terbangun sebanyak 30 flyover; dan lima underpass (UP), sehingga total UP yang sudah terbangun sebanyak 13 underpass.

Selain itu, dilakukan juga penambahan ruas jalan, yang terdiri atas jalan baru seluas 57.503 m², dan dua ruas jalan layang nontol seluas 156.100 m².

Untuk tahun 2012 hingga 2017, Pemprov DKI pun terus melakukan pengembangan sistem jaringan jalan. Kebijakan ini meliputi pengembangan dan peningkatkan kapasitas ruas jalan, peningkatan kapasitas simpang (dengan pembangunan flyover dan underpass), penyelesaian jalan tol lingkar luar, jalan layang, pembangunan beberapa ruas missing link.

Selain itu juga pembangunan area traffic control system (ATCS) dan intelligence transportation system (ITS) yang merupakan integrasi antara sistem informasi, teknologi komunikasi dan pengguna jalan yang membantu sistem transportasi secara keseluruhan untuk bekerja secara efektif dan efisien. Salah satunya yang sudah diresmikan adalah pembangunan Simpang Susun Semanggi sepanjang 1,6 kilometer.

"Jadi sangat tidak manusiawi kalau ruas jalan sudah disediakan dan ditambah untuk kendaraan bermotor, tetapi mereka masih juga mengambil jalan bagi pedestrian. Makanya kami tidak mau hal ini terjadi lagi. Keamanan dan kenyamanan pedestrian harus diutamakan. Makanya kami lakukan penegakan hukum melalui program BTT," jelasnya.

Ia mengingatkan, fungsi trotoar yang dibuat lebar adalah untuk pejalan kaki, bukan untuk motor atau mobil. Makanya selama ini, di pinggiran trotoar dibuat taman atau diberi tanaman, supaya motor atau mobil tidak melintas di atasnya. Atau tidak digunakan sebagai tempat parkir mobil atau motor.

"Saya waktu itu marah besar, karena ada pot atau tanaman bunga ada di tengah-tengah trotoar. Itu yang membuat pejalan kaki terhambat. Kalau tidak mau kena macet, pengendara mobil dan motor ya naik angkutan umum saja atau jalan kaki," tegasnya.

Tahun ini, lanjutnya, Pemprov DKI sedang merencanakan membangun trotoar selebar lima hingga 10 meter di kawasan Jalan Sudirman dan Thamrin. Sehingga ke depan, seluruh gedung yang ada di kawasan itu diupayakan tidak ada pagar pembatas.

"Pembangunan trotoar untuk pedestrian di Kawasan Sudirman-Thamrin menggunakan dana lebih dari pembangunan Simpang Susun Semanggi, sekitar Rp 216 miliar. Ini kita lakukan untuk memberikan keselarasan bagi pedestrian. Mereka juga punya hak untuk merasa aman dan nyaman berjalan kaki," tuturnya.

Kepala Seksi Perencanaan Prasarana Jalan dan Utilitas Dinas Bina Marga, Riri Asnita mengatakan total jumlah jalan arteri di lima wilayah DKI Jakarta ada sepanjang 2.600 kilometer. Dengan begitu, Pemprov DKI juga harus membangun trotoar ramah pedestrian sepanjang jalan arteri tersebut.

Sejak tahun 2015, Pemprov DKI mulai gencar membangun trotoar sejak tahun 2015. Hingga tahun 2016, telah dibangun trotoar sepanjang 46 km dan tahun ini direncanakan dibangun trotoar sepanjang 80 km. Dengan kata lain, dalam dua tahun terakhir ini, pedestrian yang baru dibangun sebanyak 104 km. Atau selama dua tahun ini Pemprov DKI baru membangun hanya empat persen trotoar di jalan arteri.

Hingga saat ini, pembangunan trotoar tersebut sudah mencapai 35 persen atau sepanjang 28 km dari total 80 km yang direncanakan pada tahun 2017. Diharapkan seluruh pembangunan trotoar dapat rampung akhir tahun ini. Total anggaran untuk pembangunan trotoar tersebut dialokasikan anggaran sebesar Rp 412 miliar yang berasal dari APBD DKI 2017.

"Dari jumlah 80 km, kami membangun trotoar sepanjang 24 km. Sisanya, 56 km dikerjakan oleh Sudin di wilayah," kata Riri.

Ia merincikan trotoar yang di kerjakan Dinas Bina Marga DKI, yaitu di Kawasan Istiqlal dan Jalan Veteran (Jakarta Pusat); Jalan Mahakam, Jalan Barito, dan Jalan Kyai Maja (Jakarta Selatan); Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Jalan Jatinegara Timur (Jakarta Timur); Kawasan Kota Tua dan Sunter (Jakarta Utara); dan Jalan Kyai Tapa (Jakarta Barat).

Kendati demikian, Riri mengungkapkan tidak mungkin pembangunan trotoar sepanjang 2.600 km dibiayai seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Pembangunan trotoar sepanjang 2.600 km membutuhkan dana yang cukup besar. Kalau hanya mengandalkan APBD saja, bisa-bisa baru 50 tahun rampung. Itu pun pasti sudah ada yang rusak," ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, untuk mempercepat pembangunan trotoar dibutuhkan dana dari program corporate social responsibility (CSR) perusahaan swasta dan kelebihan koefisien lantai bangunan (KLB) para pengembang.

"Seperti di kawasan Sudirman-Thamrin, akan dibangun trotoar dengan anggaran dari kelebihan KLB. Begitu juga di kawasan Kota Tua, tepatnya di Kalibesar Timur dan Kalibesar Barat, anggarannya juga dari kelebihan KLB. Sekarang dalam proses pembangunan," jelasnya.

Urban Planner Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Deliani Siregar mendukung Pemprov DKI yang mulai gencar memperbaiki dan membangun trotoar yang ramah Pedestrian dan disabilitas.

"Dengan begitu pemerintah hadir memberikan perlindungan, keamanan dan kenyamanan bagi para pejalan kaki saat menggunakan fasilitas trotoar," kata Deliani.

Pembangunan trotoar yang cukup lebar dan dipenuhi dengan tanaman peneduh, dilakukan untuk mengubah pola transportasi warga dari pribadi ke transportasi publik.

Sebab, jalur pedestrian merupakan salah satu fasilitas penunjang atau akses menuju moda transportasi umum. Agar pejalan kaki mau berjalan untuk menjangkau moda transportasi umum, jalur pedestrian harus dibuat nyaman.

"Jadi, transportasinya bagus tidaklah cukup. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana caranya orang mau diajak berjalan. Kami harus bangun fasilitas pejalan kaki yang aman, nyaman, dan bisa diakses siapa pun," terangnya.