Dinkes DKI Bantah Ada Korupsi di 18 Puskesmas

Jakarta – Menanggapi adanya dugaan korupsi terhadap 18 Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan DKI, Koesmedi Priharto menegaskan pembangunan belasan puskesmas tersebut memang terlambat penyelesaian pembangunannya.

Tetapi keterlambatan pembangunan tersebut, dikarenakan pihaknya harus menunggu penghapusan aset. Sebelum dibangun, perlu dilakukan penghapusan aset yang memakan waktu hampir dua bulan.

"Juli kita mulai penghapusan aset dan baru rampung September. Makanya pengerjaan 18 puskesmas ini baru dilakukan Oktober," kata Koesmedi, Jumat (6/10).

Menurutnya, keterlambatan pembangunan puskesmas tidak dapat dihindari karena penghapusan aset harus dilakukan. Dan pembangunan tidak bisa dihentikan dengan pertimbangan urgensi keberadaan puskesmas di tengah-tengah masyarakat.

Kalau ditunda, berarti anggarannya akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan DKI 2017. Dengan konsekuensi pengadaan lelang baru dilakukan tahun 2018. Sehingga pembangunan pun baru bisa dimulai tahun depan.

"Ya kita berhitung saja lah. Kalau kita undur, bisa di APBD Perubahan DKI 2017. Kemudian lelangnya baru 2018. Sedangkan puskesmas sudah mengontrak, makanya kita tetap lanjutkan," terangnya.

Untuk itu, pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan berbagai pihak, apakah proyek ini masih aman dilanjutkan atau tidak.

"Kita juga sudah berkonsultasi dengan sejumlah pihak apakah proyek ini aman untuk dilanjutkan atau tidak. Kita didampingi kok. Dengan segala konsekuensi keputusannya kita lanjutkan," ujarnya.

Seperti diketahui, sebanyak 18 Puskesmas dilaporkan ke Bareskrim karena dugaan korupsi. Anggaran 18 puskesmas tersebut hampir mencapai Rp 200 miliar dengan dua kontraktor yakni PT PP Pracetak dan PT Singasari.