Firman Soebagyo: DPR Dukung Pemerintah Black List Mafia Pangan

Semarang - Akibat serbuan bawang impor, harga bawang petani lokal anjlok. Untuk itu, tindakan tegas pemerintah memasukkan ke daftar hitam (black list) perusahaan importir produk pangan yang sengaja merusak harga dan mengeruk keuntungan pribadi, harus didukung.

"Mafia pangan harus diberantas. Kami sangat mendukung penuh kebijakan Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang secara tegas mem-black list perusahaan-perusahaan yang melakukan impor bawang palsu tersebut, " tegas anggota DPR Firman Soebagyo kepada SP, Minggu (1/7).

Mantan Pimpinan Komisi IV DPR itu menyampaikan rasa keprihatinannya akibat berbagai modus operandi para mafia pangan yang selalu membuat kecemasan masyarkat dan petani. Perilaku mereka dinilai sangat tidak layak ditoleransi apalagi pengecualian dalam proses dan penegakan hukum. Karena pemalsuan jenis dan memasukan produk komoditi pangan jelas bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Hortikultura, UU Pangan, dan UU Perlindungan Pemberdayaan Petani.

Sebagai aktivis dan pemerhati pertanian, Firman meminta aparatur penegak hukum bertindak tegas, dimulai dari Satgas Pangan, Kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.

Anggota Komisi II ini juga, meminta YLKI dan lembaga lainnya tidak diam menyikapi persoalan pelanggaran hukum ini. "Jangan cuma keras terhadap isu pertembakauan dan sawit saja, karena impor bawang palsu ini sangat mengganggu hak hidup masyarakat, khususnya petani.

Kementerian Perdagangan juga diminta jangan berdiam diri seolah-olah tidak peduli bahwa perilaku mafia pangan/ importir ini melanggar hukum.

Pihaknya menyerukan agar masyarakat khususnya petani yang dirugikan turut serta mendukung Kementerian Pertanian dan melakukan upaya tuntutan proses hukum kepada pelaku mafia/importir pangan yang memperkaya diri dari praktik impor bawang palsu.

"Masyarakat khususnya petani perlu melakukan sweeping bersama aparat penegak hukum ke pasar-pasar dan memusnahkannya," tegas politisi partai Golkar ini.