Polri Dituntut Lebih Banyak Rekrut Polwan
Rabu, 30 Mei 2012 | 09:49 WIB
Indonesia bisa berkaca pada keberhasilan reformasi kepolisian di negara-negara eks komunis di Eropa Timur.
Polri diminta semakin membuka kesempatan bagi para perempuan masuk dalam institusi tersebut. Perubahan ini diharapkan bisa menjadi salah satu indikasi reformasi Polri yang awalnya bersifat militeristik menjadi kultur sipil.
Menurut anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari, Indonesia bisa berkaca pada keberhasilan reformasi kepolisian di negara-negara eks komunis di Eropa Timur. "Salah satunya ditandai dengan semakin berimbangnya jumlah polwan dan polisi laki-laki," kata dia, dalam rilis yang diterima, hari ini.
Eva menjelaskan hal yang sama sudah terlebih dulu ditunjukkan dalam struktur kepolisian di negara-negara yang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) maju seperti negara-negara Skandinavia.
"Kemajuan HAM perempuan dan menguatnya tuntutan kontrol sipil atas militer memaksa institusi-institusi militer mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender," tutur dia.
Setelah 12 tahun melaksankan reformasi, lanjut Eva, dicatat komposisi polwan dalam Polri hanya 2,5% akibat penolakan Kapolri membuat kebijakan afirmasi kepada perempuan yang harus bersaing murni dengan polisi laki-laki.
Menurut dia, Kapolri perlu diyakinkan tentang pentingnya kesetaraan gender ini justru untuk mewujudkan paradigma baru Kepolisian sebagai buah reformasi. "Wajah sipil Polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat lebih bisa dipenuhi oleh kehadiran polwan daripada polisi laki-laki," tutup politikus PDIP itu.
Polri diminta semakin membuka kesempatan bagi para perempuan masuk dalam institusi tersebut. Perubahan ini diharapkan bisa menjadi salah satu indikasi reformasi Polri yang awalnya bersifat militeristik menjadi kultur sipil.
Menurut anggota Komisi III, Eva Kusuma Sundari, Indonesia bisa berkaca pada keberhasilan reformasi kepolisian di negara-negara eks komunis di Eropa Timur. "Salah satunya ditandai dengan semakin berimbangnya jumlah polwan dan polisi laki-laki," kata dia, dalam rilis yang diterima, hari ini.
Eva menjelaskan hal yang sama sudah terlebih dulu ditunjukkan dalam struktur kepolisian di negara-negara yang demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) maju seperti negara-negara Skandinavia.
"Kemajuan HAM perempuan dan menguatnya tuntutan kontrol sipil atas militer memaksa institusi-institusi militer mengimplementasikan prinsip kesetaraan gender," tutur dia.
Setelah 12 tahun melaksankan reformasi, lanjut Eva, dicatat komposisi polwan dalam Polri hanya 2,5% akibat penolakan Kapolri membuat kebijakan afirmasi kepada perempuan yang harus bersaing murni dengan polisi laki-laki.
Menurut dia, Kapolri perlu diyakinkan tentang pentingnya kesetaraan gender ini justru untuk mewujudkan paradigma baru Kepolisian sebagai buah reformasi. "Wajah sipil Polri sebagai pelayan, pelindung, pengayom masyarakat lebih bisa dipenuhi oleh kehadiran polwan daripada polisi laki-laki," tutup politikus PDIP itu.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA LAINNYA
Jumlah Guru RI Terus Naik tetapi Fluktuatif!
INFOGRAFIK
ARTIKEL TERPOPULER
B-FILES
Incar Pajak Marketplace, Purbaya Ingin Pedagang Offline-Online Setara




