Kunjungi Palu, Wapres Pimpin Rakor Rekonstruksi

Minggu, 11 November 2018 | 07:15 WIB

Penulis: BeritaSatu | Editor: WBP

URL berhasil di salin.

Prajurit TNI meratakan Hotel Roa Roa di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, 25 Oktober 2018. (Istimewa/Puspen TNI)

Palu - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) bertolak ke Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk meninjau kondisi daerah terdampak bencana sekaligus memimpin rapat koordinasi (rakor) rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Wapres berangkat dari Pangkalan TNI AU Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu siang (11/11) dengan menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU.

Setibanya di Palu, Wapres dijadwalkan menuju Desa Mpanau, Kabupaten Sigi, dan Kelurahan Petobo ntuk meninjau hunian sementara dan masjid Dewan Masjid Indonesia (DMI).

Usai peninjauan, Wapres beserta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dan rombongan menuju ke Kantor Gubernur untuk melaksanakan rapat koordinasi terkait rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Sebelumnya dalam rakor serupa di Kantor Wapres Jakarta, Senin (5/11), dihasilkan beberapa poin upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, antara lain terkait penetapan zona merah dan penyusunan peraturan daerah (perda) rencana tata ruang wilayah terkait relokasi.

Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, Gubernur Sulteng Longki Djanggola dan Kepala Bappeda Sulteng Patta Tope.

Penelitian zona merah pascabencana telah dilakukan oleh tim Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rakor hari ini di Palu rencananya akan menentukan luas zona merah, yang nantinya tidak boleh dihuni lagi oleh masyarakat.

Hasil penelitian zona merah tersebut akan digunakan sebagai rekomendasi bagi Pemprov Sulteng dalam menyusun draf Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait relokasi.

Pemprov Sulawesi Tengah memerlukan 1.000 hingga 1.500 hektare lahan untuk relokasi warga masyarakat pascabencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi.

Relokasi tersebut akan menggunakan tanah milik negara yang tidak terpakai, antara lain di Tolo, Talise, Guyu dan Petobo untuk daerah terdampak di Kota Palu; Pombebe untuk daerah terdampak di Kabupaten Sigi; serta Loli dan Pantai Barat untuk daerah terdampak di Kabupaten Donggala.