JK: Pembangunan Palu Dimulai Januari 2019

Selasa, 13 November 2018 | 17:35 WIB
RW
B
Penulis: Robert Wardy | Editor: B1
Pekerja mengangkat papan asbes untuk dinding Hunian Sementara (Huntara) di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin 12 November 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 1.200 unit Huntara bagi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, yang ditargetkan telah dapat dihuni pada Desember atau sebelum Natal tahun ini.
Pekerja mengangkat papan asbes untuk dinding Hunian Sementara (Huntara) di Kelurahan Petobo, Palu, Sulawesi Tengah, Senin 12 November 2018. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan membangun 1.200 unit Huntara bagi korban gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, yang ditargetkan telah dapat dihuni pada Desember atau sebelum Natal tahun ini. (Antara/Basri Marzuki)

Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengemukakan pembangunan kota Palu dan wilayah sekitarnya yang terkena gempa bumi akhir September lalu akan dimulai dibangun pada Januari 2019. Dalam sisa waktu hingga Januari 2019, akan diselesaikan berbagai administrasi pembangunan termasuk persiapan lahan.

"Setelah semua proses selesai, Januari sudah mulai dibangun," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (13/11).

Ia menjelaskan saat ini berbagai masalah dalam membangun kembali Palu dan sekitarnya sedang diselesaikan. Misalnya masalah penetapan wilayah merah yang tidak boleh dibangun. Kemudian lahan yang dipersiapan sebagai ganti wilayah merah. Persoalan lainnya adalah data rumah yang dibangun dan jumlah warga yang memiliki.

"Progresnya dievalusi keseluruhan. Kita sudah minta Gubernur laporannya," ujar JK.

Dia menegaskan anggaran yang disiapkan negara untuk pembangunan kembali Palu dan Lombok, NTB mencapi Rp 4 trilun. Anggaran itu berasal dari APBN. Jika kurang akan digunakan dana pinjaman jangka panjang dari Bank Dunia dan UNDP.

Dia belum menyebut berapa total dana untuk pembangunan Palu dan Lombok. Alasannya data final terkait jumlah rumah dan bangunan fasilitas umum yang rusah belum final.

"Datanya masih beda-beda. Masih terus dievaluasi," tegas JK.

Dia menambahkan berbagai urusan regulasi di Palu maupun Lombok harus dipercepat. Hal itu itu agar segera dibangun. "Ini kan kondisi darurat, semua bisa dipercepat. Kalau normal misalnya satu minggu, ya dipercepat 3-4 hari. Itu bisa," tutup JK.



Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA LAINNYA

Loading..
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon