Mendagri Ingatkan Kader Parpol Jauhi Area Rawan Korupsi

Jakarta - Kader partai politik (parpol) di eksekutif maupun legislatif perlu menjauhi area rawan korupsi. Mulai dari perencanaan dan pembahasan anggaran, pengadaan serta pembelian barang/ jasa, perizinan hingga jual beli jabatan.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Jakarta, Selasa (4/12). "Soal integritas parpol, kami serahkan ke partai itu sendiri. Tapi dalam konteks korupsi, waspadai area rawan korupsi. Pahami," katanya.

Menurut Tjahjo, Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat memerangi racun demokrasi berupa politik uang. "Langkah (SIPP) ini yang diinisiasi oleh KPK, bisa memangkas, memerangi racun demokrasi tadi," ujarnya.

Ia menyatakan, kebijakan internal partai terkait kaderisasi tak mungkin dicampuri oleh pemerintah dan KPK. Namun, ia melihat partai telah berupaya untuk berinisiatif memperkuat integritas. "Silakan masing-masing partai yang menentukan sumber dananya, proses rekrutmennya," ucapnya.