Anies Ingin APBD DKI Lebih Banyak Dikelola Masyarakat

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menginginkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI lebih banyak dikelola oleh masyarakat, agar roda perekonomian di Jakarta semakin bergerak ke arah positif.

"Jadi target kita, ingin lebih banyak dana (APBD) bisa dikelola masyarakat. Supaya APBD kita bisa ikut menggerakkan perekonomian masyarakat," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (13/2).

Anies menjelaskan, APBD bisa dikelola oleh masyarakat melalui program dana swakelola tipe IV yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Dalam aturan itu, semua kegiatan dan program pembangunan di kampung-kampung yang telah direncanakan dalam APBD DKI 2019 bisa dieksekusi oleh organisasi kemasyarakatan di kampung itu, seperti karang taruna, PKK, pengurus RT/RW, dan lainnya," terang Anies.

Dengan adanya perpres itu, kata Anies, organisasi kemasyarakatan kini bisa turut andil melakukan pembangunan. "Namun, mereka tetap harus mengikuti standar yang ditetapkan Pemprov DKI," jelas Anies.

Menurut Anies, anggaran yang dapat dikelola oleh masyarakat sudah dimasukkan dalam APBD DKI setiap tahunnya. Hanya saja, kalau tahun-tahun lalu, pembangunan kampung dikerjakan oleh pihak swasta melalui proses tender.

"Anggarannya tetap sama. Bedanya, kalau dulu, hanya bisa dikerjakan oleh pihak swasta melalui proses tender. Kalau sekarang dikerjakan oleh organisasi kemasyarakatan," ujar Anies.

Untuk mendukung kebijakan itu, saat ini Anies sedang membuat Peraturan Gubernur (Pergub) tentang pemberian dana APBD DKI kepada warga untuk melakukan pembangunan kampung.