Kejar Target PAD, Bupati Bojonegoro Minta Dukungan Industri Migas

Surabaya, Beritasatu.com - Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, meminta industri migas bisa menjadi lokomotif peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Bojonegoro yang tahun lalu belum mencapai Rp 500 miliar menjadi Rp 1 triliun pada tahun 2019.

Baca Juga: Pertamina EP Pilih Berkantor di Gedung Cagar Budaya

Permintaan pada industri migas untuk meningkatkan PAD hingga 100 persen dalam waktu satu tahun itu disampaikan Anna Muamanah dalam pertemuan dengan President Director PT Pertamina EP, Nanang Abdul Manaf, dan Pimpinan Komisi 7 DPR, Ridwan Hisjam.

Menanggapi permintaan sang Bupati, Nanang Abdul Manaf mengatakan, dukungan perusahaan terhadap pemerintah daerah tidak perlu diragukan, sebab Pertamina EP memang memiliki visi dan misi untuk tumbuh bersama lingkungan di daerah operasi serta memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

"Soal dukungan perusahaan, kami jamin. Namun, mohon Pemkab Bojonegoro juga bisa membantu penyelesaian proses perizinan yang merupakan aspek pemenuhan legalitas untuk melanjutkan kegiatan operasi," kata Nanang Abdul Manaf dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Sabtu (23/3/2019).

Nanang mengatakan, Pertamina EP sangat berharap perizinan yang berhubungan dengan kelangsungan operasi tidak tertahan karena proses formalitas perizinan. Alasannya, kelancaran kegiatan operasi sangat berpengaruh pada pencapaian target produksi.

"Bila itu tercapai, tentu akan ada investasi, membuka lapangan kerja dan akan bisa menyumbangkan tambahan PAD Kabupaten Bojonegoro lewat perputaran perekonomian," ujar Nanang.

Baca Juga: Pertamina EP Prioritaskan 9 Struktur dengan EOR

Seperti diketahui, Kabupaten Bojonegoro kini menjadi salah satu tulang punggung penghasil minyak dan gas nasional. Dari lapangan Banyuurip yang dikelola Exxon Mobil Cepu, Limited, Bojonegoro menyumbang 210.000 barel minyak per hari. Karena itu, Bojonegoro mendapat Dana Bagi Hasil (DBH) migas lebih dari Rp 2,7 triliun pada tahun 2018.

Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Ali Masyhar, menegaskan, semua masukan dan harapan Pemkab Bojonegoro akan benar-benar menjadi perhatian dari SKK Migas dan KKKS.

"Komitmen itu tidak perlu diragukan, tentu dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Harapannya hanya satu, yakni Pemda bisa mempercepat perijinan yang diperlukan kegiatan hulu migas, sehingga target-target tahun 2019 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR dapat tercapai," harap Ali.

Sementara Ridwan Hisjam dari Komisi VII DPR yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyebutkan bahwa target lifting migas akan bisa tercapai apabila program kerja Pertamina EP berjalan sesuai jadwal dan tepat waktu. Komisi VII DPR RI akan tetap mendukung Pertamina.

"Kami merasa perlu untuk mengingatkan diperlukannya penguatan sinergi dan dukungan dari PemKab Bojonegoro, agar produksi dan target lifting migas dari Pertamina benar-benar bisa dicapai," tandas Ridwan.