Mendagri Minta Daerah Segera Tuntaskan Anggaran Pilkada Serentak 2020

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, meminta kepada daerah-daerah yang belum menyelesaikan pembahasan anggaran Pilkada Serentak 2020 untuk segera dituntaskan. Pasalnya, dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, masih terdapat sejumlah yang belum menuntaskan anggaran untuk Pilkada Serentak 2020.

"Kami minta supaya anggarannya cukup dan tercukupi. Ini prinsip ya," ujar Tjahjo saat memberikan paparan dalam peresmian tahapan Pilkada 2020 di JCC, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Tjahjo mengakui persoalannya karena beberapa pemerintah daerah dan KPU yang menyelenggarakan Pilkada belum mencapai titik temu untuk pilkadanya. Tjahjo pun telah menugaskan kepada Dirjen Keuangan Daerah dan Dirjen Otonomi Daerah untuk memanggil seluruh daerah tersebut.

"Masih ada beberapa daerah yang belum ada titik temu antara teman-teman KPUD di daerah dengan pemerintah daerah (pemda).Mohon terus didekati, disinkronkan semoga ada kebutuhan-kebutuhan yang sudah bisa dicapai, dimulai dengan tahapan-tahapan sedikit perubahan untuk tahun anggaran di akhir 2019 ini," tegas Tjaho.

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan pihaknya memiliki wewenang untuk menandatangani setiap Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan perubahan APBD baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Dia juga meminta pemda untuk mengidentifikasi permasalahan pilkada serentak baik keamanan maupun logistik.

"Identifikasi permasalahan pelaksanaan pilkada serentak memang masalah logistik pemilu, dukungan pemerintah lewat kementerian keuangan, dan tadi ada juga, mulai penghematan dari KPU, netralitas ASN mulai jadi persoalan, juga kemudian perkara perselisihan hasil pemilu," pungkas Tjahjo.

KPU RI secara resmi menetapkan dimulainya tahapan Pilkada 2020 pada Senin (23/9/2019). Pilkada 2020 dilaksanakan di 270 daerah.

Dari seluruh daerah itu, sebanyak sembilan provinsi akan menggelar pilkada, yakni Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu , Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Kemudian, ada 224 kabupaten yang akan menggelar pilkada 2020. Terakhir, sebanyak 37 kota yang akan menggelar pilkada tahun depan.