Pengamat: Puan Maharani Cerminan DPR yang Teduh

Rabu, 2 Oktober 2019 | 15:14 WIB

Penulis: Yudo Dahono | Editor: YUD

URL berhasil di salin.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (ketiga kanan) didampingi Suami Ketua DPR Puan Maharani Hapsoro Sukmonohadi (ketiga kiri) berfoto bersama dengan Pimpinan DPR terpilih Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin (kedua kiri), Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan) Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel (kiri) dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar (kanan) seusai diambil sumpah jabatan sebagai pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). (Suara Pembaruan/Ruht Semiono)

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) telah dilantik, Selasa (1/10/2019) malam. Puan Maharani terpilih sebagai ketua dari PDIP, sementara wakil ketua terpilih Azis Syamsuddin dari Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Rachmat Gobel dari Nasdem dan A. Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Saat dihubungi di Jakarta, Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menyambut baik pimpinan DPR yang baru. Dia melihat komposisi pimpinan DPR yang baru menyiratkan wajah DPR ke depan yang teduh dan tenang, mengingat profil para pimpinan yang tidak kontroversial seperti periode sebelumnya.

"Tidak ada sosok konfrontatif seperti Fahri Hamzah dan Fadli Zon," ujar doktor ilmu politik lulusan UGM, Rabu (2/10/2019).

M. Qodari juga melihat sosok Puan Maharani akan dapat menjembatani komunikasi antara DPR dan Presiden dengan baik, karena keduanya berasal dari PDIP. Puan Maharani juga dapat menjadi "Jembatan kebangsaan" antar partai politik di DPR sebagaimana Taufiq Kiemas, ayahanda Puan Maharani yang menjadi mentor politik Puan Maharani selain ibundanya, Megawati Soekarnoputri.

Mengenai kinerja DPR ke depan, M. Qodari berharap Puan Maharani dapat menjadi dirigen yang baik bagi produk legislasi DPR yang sering dikritik karena selalu di bawah target. Mengenai legislasi M. Qodari menyarankan 3 hal; Pertama, target legislasi harus realistis. "Jangan over optimis," katanya.

Kedua, DPR kerjasama dengan eksekutif karena sumber daya manusia di kementerian lebih banyak daripada di DPR sehingga lebih banyak yang bekerja. Ketiga, perlu manajemen legislasi undang-undang yang kontroversial. Jangan ditumpuk diawal atau diakhir seperti DPR periode sebelumnya. "Perlu dipecah-pecah dalam lima tahun ke depan, kalau ditumpuk akan sulit mengelola tekanan politiknya," demikian pungkas M. Qodari.