Didukung, Koalisi Besar Lawan Terorisme

Jakarta, Beritasatu.com - Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun koalisi besar terutama untuk melawan radikalisme dan terorisme didukung. Alasannya, untuk melawan radikalisme dan terorisme dibutuhkan kerja sama dan komitmen dari semua pihak.

"Baik itu koalisi pendukung maupun koalisi oposisi harus mempunyai pandangan yang sama dalam hal menentang radikalisme dan terorisme. Karena itu adalah tuntutan konstitusi," kata Wakil Ketua Setara Institite Bonar Togar Naipospos di Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Ia menjelaskan melihat pembelahan sosial yang tajam pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2016 dan Pilpres tahun 2019, menjadi hal yang mendesak agar koalisi yang bersaing menyatukan pemahaman untuk melawan radikalisme dan terorisme. Yang penting dibangun adalah kesadaran agar kekuatan politik sepakat akan Pancasila sebagai dasar negara tidak lagi "bermain api" dan mencari dukungan dari kekuatan yang mempunyai agenda terselubung untuk mengubah dasar negara.

"Tanpa ada atau tidak koalisi besar platform ini harus dimiliki oleh setiap kekuatan politik di Indonesia, khususnya partai politik," tutur Bonar.

Pendangan berbeda disampaikan pengamat terorisme Al Chaidar. Menurutnya upaya penuntasan kelompok radikal cukup dilakukan TNI dan Polri. Alasannya membangun koalisi besar dari partai politik malah bisa membuat masalah.

"Tapi jika Presiden Jokowi sanggup menjawab semua tuntutan dari koalisi, ya enggak masalah," kata Al Chaidar.

Menurutnya, Polri bisa menangani teroris tanzim. Beberapa kelompok yang masuk kategori ini adalah JAD, JADKN, JAK, JAKKN, JAK MAGHREB, JAK. MASYREQ. Sementara TNI sanggup menghadapi teroris Tamkin. Didalamnya ada MIT, OPM, RMS, TIAD, TAM, dan yang lain.

"Jadi sinergi Polri dan TNI sudah cukup sebenarnya," tegas Al Chaidar.

Sementara peneliti terorisme dan intelijen dari Universitas Indonesia Ridlwan Habib berpandangan melawan terorisme dan radikalisme akan efektif jika politiknya tegak lurus. Artinya kelompok-kelompok yang jelas-jelas radikal tidak masuk koalisi justru menjadi sasaran program negara, entah pencegahan atau penindakan

"Masalahnya politik kalkulasinya ya persekutuan kepentingan. Itu kadang membuat tidak efektif," tuturnya.