Plt. Gubernur Aceh Lantik Manajemen BPKS Periode 2020-2025

Banda Aceh, Beritasatu.com - Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah telah melantik manajemen baru Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) untuk periode 2020-2025.

Nova mengatakan, Dewan Kawasan Sabang menganggap pergantian pengurus BPKS sebagai suatu keharusan agar lembaga dapat berjalan lebih kencang dari sebelumnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2000, BPKS mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Sabang sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Sabang. Untuk itu, para pimpinan diminta untuk berkomitmen pada tugas dan fungsi BPKS.

"Buat perencanaan yang baik, implementasi rencana tersebut, awasi dan lakukan evaluasi dalam internal BPKS. Bekerja keraslah untuk membawa investor, baik investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Jika diperlukan, maka sesekali berpikirlah dengan cara pikir out of the box, namun harus tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada," kata Nova dalam sambutannya di Rumah Dinas Wakil Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (31/8/2020).

Adapun manajemen baru BPKS terdiri dari Iskandar Zulkarnain sebagai Kepala BPKS, Teuku Zanuarsyah sebagai Wakil Ketua BPKS, Abdul Manan sebagai Deputi Umum BPKS, Erwanto sebagai Deputi Komersial dan Investasi, Azwar Husein Deputi Teknik Pengembangan dan Tata Ruang BPKS, dan Zamzami sebagai Deputi Pengawasan BPKS.

Pada kesempatan tersebut, Nova memberikan beberapa instruksi.

Di antaranya terkait realisasi anggaran BPKS baru mencapai 30%. Nova berharap anggaran yang tersisa dapat terserap secara maksimal hingga akhir tahun.

BPKS juga diminta memperkuat hubungan dengan berbagai pihak termasuk lembaga dan kementerian terkait, DPR RI (khususnya Komisi VI) serta Forbes Aceh.

Ia menambahkan, BPKS memiliki wilayah kerja meliputi Kota Sabang dan Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Karena itu, BPKS diminta untuk bersikap adil dan proporsional dalam hal perencanaan, penganggaran dan pembangunan.

"Selama ini ada kritik bahwa Pulo Aceh kurang mendapat perhatian maksimal dari BPKS, saya berharap hal ini dapat diubah pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang," pesannya.

Petinggi BPKS juga diminta untuk melanjutkan beberapa kerja sama yang dirintis selama ini. Salah satunya adalah kerja sama dengan Pemerintah India.

Nantinya, Dewan Kawasan Sabang akan mengawasi kinerja manajemen yang baru dilantik ini.

"Dewan Pengawas jangan dianggap sebagai penghalang, melainkan sebagai pembina dan pengawas. Saran dan masukan dari Dewan Pengawas harus dipedomani. Dengan cara itu, BPKS diharapkan tidak terseret ke dalam masalah yang akan menjadi beban di kemudian hari," pesan Nova.

Ia menambahkan, evaluasi BPKS juga akan dilakukan setidaknya setelah enam bulan bertugas. Untuk itu, BPKS diminta untuk  selalu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh sikap dan tindakan.