Kejagung harus legowo soal Sisminbakum

Senin, 6 Desember 2010 | 21:32 WIB

Penulis: Juan Ardya Guardiola | Editor: B1

URL berhasil di salin.

Adhie Masradi membela Yusril dan menganggap kasus Sisminbakum "diada-adakan."

Walaupun belum genap sebulan menjabat sebagai Jaksa Agung, Basrief Arief dituntut harus bisa membenahi sudut pandang masyarakat yang terlanjur miring terhadap institusi yang dia pimpin.

"Menurut saya kejaksaan harus legowo, karena kasus besar dikecil-kecilkan (kasus gayus) dan tidak ada kasus, tapi ‘diada-adakan’ (Sisminbakum). Menegakkan hukum membebaskan orang tidak bersalah, yaitu Yusril. Saya rasa ( membebaskan Yusril) hal yang mulia demi penegakkan hukum," ucap Ketua Gerakan Indonesia Bersih Adie Masardi di Jakarta, malam ini.

Jaksa agung harus fair melihat ini, artinya harus melakukan intropeksi, mengevaluasi seperti contohnya kasus Gayus yang dikecil-kecilkan dan Sisminbakum diada-adakan. "Cukup di pucuk-pucuknya saja, di jaksa agung muda, itu hanya membutuhkan satu, dua bulan sudah bisa," sambungnya.

Kalau aslinya, Sisminbakum itu sangat membantu pemerintah, dengan Sisminbakum, berdampak pada perusaahan bisa melakukan kegiatan ekonomi dengan waktu singkat.

"Itu jumlahnya ribuan dan kena pajak, faktanya memang demikian selama 10 tahun sudah ada ribuan perusaahan bisa beroperasi dan wajib pajak dan pemerintah mendapat masukan," cetusnya.

Ini memang bekerjasama dengan pihak swasta, tapi ada jangka waktu di mana pengelolaannya nanti dikembalikan ke negara.

"Bandingkan dengan jalan tol seumur-umur dikelola berpuluh-puluh tahun dipegang oleh swasta. Berarti jasa marga juga masalah dong?" katanya.

Kepentingan luar

Adhie melihat ada kepentingan dari luar Kejaksaan Agung yang mendorong kasus ini masuk pengadilan.

"Kasus ini terlalu dipaksakan. Ini kan memang kemudian pengalihan isu, orang Kejaksaan menjadikan kasus Sisminbakum bagian dari serangan balik, karena Yusril pernah mempermalukan bos mereka. Sisminbakum harus diperiksa ulang ganti tim dari awal," kata Adhie.

Menurutnya, ada baiknya Kejaksaan Agung menghadirkan ahli yang independen. Yang dapat dihadirkan dari profesor-profesor di perguruan tinggi."Jadi semuanya tampak fair," imbuhnya.