Pakar: Peta Jalan Pendidikan Perlu Diarahkan Dukung Industri

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama Komisi X DPR saat ini sedang dalam tahap membahas peta jalan pendidikan Indonesia. Tujuannya adalah agar peta jalan pendidikan yang sedang disusun ini dapat mengikat para Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) di masa mendatang.

Futurolog Pendidikan, Prof. Badri Munir Sukoco menyarankan peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035 perlu arah yang jelas, yakni industri strategis apa yang akan dikembangkan oleh industri.

Ia menyoroti link and match yang senantiasa menjadi masalah dasar bagi pendidikan di Indonesia. Pasalnya, lulusan yang dihasilkan perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan industri.

"Kalau kita melihat statistik yang dikeluarkan oleh Kemdikbud dan Kemristekdikti yang sebelumnya, 60% lulusan perguruan tinggi kita berasal dari sosial. Saat kerja pasti ada perbedaan antara jurusan yang mereka tuju dengan pekerjaan," ucapnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X secara fisik dan virtual, Senin (5/10/2020).

Menurutnya, perguruan tinggi melalui tri dharma pendidikan bisa diarahkan guna mendukung industri strategis.

"Contohnya adalah negara Tiongkok. Penelitian-penelitian yang dilakukan para profesor mereka selalu bisa dikonversikan dan dipatenkan. Ini terjadi karena fokus penelitian perguruan tinggi sudah diarahkan oleh pemerintah sesuai dengan arah kebijakan negara," ujarnya.

Badri juga menuturkan, peta jalan pendidikan Indonesia harus melibatkan lembaga dan kementerian terkait untuk menentukan industri strategis apa yang disasar oleh Indonesia sehingga transformasi ekonomi Indonesia bisa jalan dengan baik.

"Jangan sampai anak bangsa yang bertalenta dididik untuk sesuatu yang tidak berkaitan dengan agenda nasional Indonesia. Nantinya malah terbuang percuma investasi besar dalam bentuk APBN maupun waktu dan pengetahuan yang mereka dapatkan dari pendidikan tinggi kita," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda mengatakan, masukan dari para pakar ini sangat penting untuk penyempurnaan penyusunan peta jalan pendidikan Indonesia. Pasalnya, draf peta jalan yang sudah dirumuskan Kemdikbud belum mencakup semuanya.

"Misalnya peta jalan yang dirumuskan Kemdikbud sampai saat ini belum kami dapatkan dengan lengkap dasar hukum dan kajian yang berbentuk naskah akademiknya. Begitu juga dengan catatan Kemdikbud yang memberikan cukup tegas platform digital pendidikan yang dianggap Kemdikbud sebagai bagian dari transformasi digital di dunia pendidikan. Termasuk kebijakan soal Merdeka Belajar baik itu untuk Kampus Merdeka maupun untuk Pelajar Merdeka. Itu berbagai hal menjadi catatan kami," ucapnya.