FSGI: Pilkada dan Libur Panjang Berpotensi Picu Klaster Sekolah

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri terkait rencana pembukaan sekolah pada awal Januari 2021 tanpa melihat zona. Pro dan kontra pun mengiringi SKB tersebut. Apalagi pada Desember, ada dua momen yang berpotensi memicu kerumunan, yakni Pilkada dan libur akhir tahun. Keduanya akan merembet hingga menyebabkan klaster sekolah.

Hal tersebut diungkapkan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Dewan Pakar FSGI, Retno Listyarti meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) sebaiknya menunda dan mempertimbangkan rencana pembukaan sekolah awal Januari. Sebab, FSGI khawatir akan terjadi ledakan kasus Covid-19 dengan adanya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember dan libur panjang akhir tahun yang merupakan gabungan libur Natal dan Tahun Baru serta cuti bersama.

Retno menuturkan, ini sebaiknya dilakukan untuk mencegah agar sekolah tidak menjadi klaster baru Covid-19. Jika kasus Covid-19 meningkat secara signifikan pascapilkada dan libur panjang, rencana pembukaan sekolah pada Januari 2021 sebaiknya ditunda, terutama di wilayah-wilayah di mana Pilkada digelar. Pasalnya, angka Covid-19 baru meningkat setelah masa inkubasi virus selama 14 hari.

"Mestinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melindungi guru dan anak-anak. Pembukaan sekolah pada Januari 2021 harus menunggu dulu, inkubasi virus dilihat dulu. Jika kasus naik, harus ada larangan dan batasan kapan sekolah itu dibuka. Setidaknya, sekolah dibuka saat kasus melandai di daerah itu," kata Retno dalam diskusi daring bertajuk "Nasib Guru Honorer dan Tatap Muka Sekolah Jelang Pilkada 2020", Minggu (6/12/2020).

Selanjutnya, ia juga menyebutkan, pilkada serentak ini digelar di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten. Diprediksi, akan ada kenaikan kasus berdasarkan hasil pantauan dari FSGI di daerah.

Sebab, selama proses pilkada sudah terjadi pengerahan massa dalam jumlah besar dan melakukan pawai, dengan mayoritas peserta tidak mengenakan masker. Hal tersebut terpantau di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Ini juga terlihat di beberapa wilayah yang melakukan pilkada dan tidak mematuhi protokol kesehatan," ujarnya.

Oleh karena itu, FSGI memperkirakan, pascapilkada akan ada perayaan kemenangan yang tentunya akan mengumpulkan orang banyak dan menciptakan kerumunan. Kemungkinan besar protokol kesehatan pun diabaikan. Selain itu, pada perayaan kemenangan, orang tua biasanya membawa anak-anak untuk hadir di acara tersebut dan anak akan berpotensi terpapar Covid-19. Sebab, di kerumunan, akan sulit menegakkan protokol kesehatan yang menjadi kunci melawan Covid-19.

Swab Test
Selain potensi tadi, Retno juga menuturkan, berdasarkan pemantauan FSGI, saat ini telah terjadi klaster sekolah. Klaster sekolah ini terjadi pada sekolah yang melakukan uji coba tatap muka maupun yang telah menjalankan sekolah tatap muka. Tercatat ada 233 siswa dan 46 guru dari sembilan kabupaten/kota yang terpapar Covid-19.

Untuk itu, FSGI juga merekomendasikan pemda untuk melakukan swab test sebelum sekolah tatap muka dilaksanakan. Pasalnya, pemda wajib menjamin kesehatan dan keselamatan seluruh siswa, guru,dan lingkungan sekolah.

"Jadi jika sekolah akan menjalankan tatap muka, maka pemerintah pusat dan pemda wajib membiayai swab test untuk semuanya agar kita bisa tahu, ini aman atau tidak untuk anak-anak maupun para guru," pungkasnya.