Balasan Menohok Hasto Soal Elite KIB-KKIR Larang PDIP Mendominasi Koalisi Besar

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan balasan menohok terhadap sejumlah elite partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-PAN-PPP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) bentukan Gerindra-PKB. Menurut Hasto, celotehan para elite politik KIB-KKIR yang melarang PDIP mendominasi Kaolisi Besar jika ingin bergabung, tidak tepat dan tidak perlu.

Pasalnya, kata Hasto, Koalisi Besar atau kerja sama politik besar, haruslah rakyat yang mendominasi, bukan partai politik yang mendominasi.

"Nah kalau bagi PDI Perjuangan yang mendominasi itu rakyat. Jadi bangsa yang begitu besar ini jangan didominasi, sehingga ketika ada yang teriak PDI Perjuangan jangan mendominasi, itu suatu teriakan yang tidak perlu," ujar Hasto di sela-sela acara pelepasan ribuan pemudik bareng PDIP di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).

Menurut Hasto, bagi PDIP, kontestasi Pemilu harus menjadi arena bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Pemilu tidak boleh hanya menjadi ajang elite politik saja. "Karena bagi PDI Perjuangan yang mendominasi adalah rakyat, kedaulatan rakyat, itulah yang punya hak sepenuhnya untuk mendominasi, bukan elite," tandas Hasto.

Hasto juga menegaskan bahwa pembentukan Koalisi Besar baru sebatas wacana. Menurut dia, Koalisi Besar belum bisa dikerucutkan terkait dengan kesamaan platform dan sebagainya. Hasto menilai kerja sama politik baru bisa terkonsolidasi ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden diumumkan.

"Kerja sama besar itu kan masih dalam wacana. Jadi diskursus. Karena ini belum dikerucutkan pada platform yang akan diusung pada pemerintahan yang akan datang," tuturnya.

Saat ini, kata Hasto, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sedang menyiapkan calon pemimpin untuk Pilpres 2024. Megawati, kata dia, telah diberi mandat oleh partai untuk menentukan capres yang akan diusung PDIP.

"Yang dicari oleh Bu Mega dan dipersiapkan oleh Bu Mega adalah pemimpin yang kokoh secara ideologi, pemimpin yang visioner, pemimpin yang mempuni, pemimpin yang punya kemampuan profesional, tetapi sekaligus memahami kehendak rakyat," ungkap dia.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan Megawati juga sudah meluruskan istilah koalisi dalam sistem perpolitikan Indonesia. Menurut Megawati, kata Hasto, dalam sistem demokrasi presidensial yang diterapkan Indonesia, tidak dikenal istilah 'koalisi'.

"Ya Bu Mega sudah meluruskan bahwa di dalam sistem presidensial itu tak ada diksi koalisi, itu adanya di dalam sistem parlementer. Dalam parlementer itu pemerintahan itu dibangun dengan memadukan kekuatan-kekuatan partai kemudian membentuk pemerintahan, simple majority itu 50 persen plus 1," tuturnya.

"Kemudian untuk mencapai mayoritas penuh, kalau di atas dua pertiga. Kalau dilakukan pembagian berbagai porsi porsi sesuai dengan upaya pembentukan koalisi," pungkas Hasto menambahkan.

Diketahui, wacana Koalisi Besar adalah penggabungan antara KIB dan KKIR. Koalisi Besar ini masih terbuka bagi partai lain untuk bergabung termasuk PDIP. Hanya saja, PDIP ingin bergabung dengan syarat capresnya merupakan kader internal PDIP. Syarat tersebut mendapatkan penolakan dari sejumlah elite KIB dan KKIR. Mereka meminta PDIP tidak mendominasi Koalisi Besar dengan cara menyodorkan kader internal sebagai Capres 2024.