Ustaz Yusuf Mansur Harap Pemerintah Tinjau Kembali PPN Pendidikan

Tangerang, Beritasatu.com - Wacana pemerintah memungut pajak pertambahan nilai (PPN) pada jasa pendidikan atau sekolah menuai polemik. Setelah berbagai pihak termasuk organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menolak tegas, kini giliran Ustaz Yusuf Mansur.

Yusuf berharap pemerintah meninjau ulang pemberlakuan PPN bagi dunia pendidikan. Hal itu disuarakannya melalui akun Instagramnya, @yusufmansurnew .

"NU dan Muhammadiyah udah nolak. Lah kalau 2 lembaga yang lebih gede dari gaban ini udah nolak, masa iya pemerintah dan kementerian terkait jalan terus? Rada ga mungkin. Agaknya, dua lembaga ini harus digedein lebih lagi," tulis Yusuf Mansur.

Pemilik Pesantren Daarul Quran itu itu juga berharap agar kedua organisasi tersebut bisa bersatu untuk menyuarakan hal yang baik terutama untuk bidang pendidikan. Sebab, keduanya juga memiliki lembaga-lembaga pendidikan yang bisa berguna bagi dunia pendidikan di Indonesia.

Apalagi saat ini selain dunia pendidikan, pemerintah juga berencana memberlakukan PPN pada beberapa sektor lain seperti sembako dan juga dunia kesehatan.

"Ayo, anak-anak Indonesia, masuk ke lembaga pendidikannya NU dan Muhammadiyah. Gedein bener dah. Dan kemudian, berekonomi juga benerbener di kedua lingkungan ini, dengan sebenar-benarnya bersatu. Sekalian gedein betul segede-gedenya. Kita bantu. Misal sakit, ayo ke rumah-rumah sakit NU dan Muhammadiyah juga. Ntar NU dan Muhammadiyah bikin terus ekosistem perjuangan sosial, seni, budaya, dan ekonomi, lebih masif dan lebih menggurita lagi. Sehingga punya daya, power, dan alat tawar yang ciamik banget. Abis itu, jangan ragu masuk ekosistem politik sekalian. Percuma juga jadi kawanan dan sekawanan. Bila ga megang rules. Ga megang kendali," lanjutnya.

Yusuf Mansur juga berharap bangsa Indonesia bisa menggunakan pola pengelolaan dengan berdasarkan ajaran Islam. Dengan pola pengelolaan Islam, Indonesia dipercaya bisa menjadi kekuatan yang besar di dunia.

Apalagi, Indonesia punya dua organisasi NU dan Muhammadiyah yang juga masuk ke semua lini dari mulai ekonomi hingga pendidikan.

"Di industri keuangan, pasar modal, pasar saham, pasar uang, bursa efek, perbankan, pasar digital, kudu ada yg diambil dan diakuisisi bareng nih sama NU dan Muhammadiyah. Ambil 1 yang paling gede, dari masing-masing entiti, masing-masing jenis, jadi owner-nya. Lalu diorkestrasi dan mengorkestrasi dirinya sendiri. Nge-lead bangsa dan negeri ini, asli serem nih. Serem seneng. Serem bahagia.

Sebab warnanya pasti masih tetap sangat nusantara. Masih sangat meng-Indonesia. Teduh, adem, kalem, tenang, damai. Dan kolaboratif dengan stakeholders lain di negeri ini. Sekalian ngawal pemerintahan agar berjalan semakin sesuai dengan napas Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945. Ah, kangen bicara-bicara dengan narasi kebangsaan dan kenegaraan. Nyata sekali, kekuasaan dan kekuatan, ada kaitannya banget dengan seluruh sendi di negeri ini. Saya percaya kekuatan niat baik semua pihak. Insyaallah negeri ini malah bersatu padu semuanya. Tanpa kecuali," tandasnya.