Ribuan Warga Pandeglang Gagal Dapat Rumah Subsidi karena BI Checking

Pandeglang, Beritasatu.com - Kebutuhan hunian layak di Kabupaten Pandeglang, Banten, masih sangat tinggi. Namun, program rumah subsidi yang diharapkan menjadi solusi justru terhambat proses BI Checking, membuat ribuan warga gagal memiliki rumah impian.

Pejabat Pelaksana Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Pandeglang, Firda Setiawati, menyebut persoalan BI Checking menjadi faktor utama sulitnya warga mengakses program perumahan bersubsidi.

“Banyak calon penerima sebenarnya mampu mencicil, tetapi ditolak bank akibat catatan buruk BI Checking. Pinjaman kecil di leasing atau pinjol yang menunggak bertahun-tahun tetap terekam dan otomatis membuat nama warga masuk daftar hitam,” ujar Firda, Sabtu (6/9/2025).

Selain itu, pekerja sektor informal, seperti pedagang kaki lima atau buruh serabutan juga menghadapi kendala serupa. Mereka ditolak bank karena tidak memiliki bukti pendapatan stabil. “Mereka butuh rumah, tetapi karena usahanya berpindah-pindah dan tanpa bukti omzet, bank tidak berani memberikan kredit,” tambah Firda.

Data DPKPP menunjukkan kebutuhan rumah layak di Pandeglang sangat mendesak. Masih ada sekitar 67.908 rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Akibatnya, banyak warga terpaksa tinggal di rumah bilik atau mengontrak karena tak mampu mengakses perumahan formal.

Untuk mengatasi hal ini, DPKPP mengusulkan bantuan ke pemerintah provinsi maupun pusat melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki rumah lebih layak.

“Setiap desa mengajukan data by name by address. Data tersebut kami input dan usulkan agar mendapatkan kuota bantuan dari pusat maupun provinsi,” tutup Firda.