Big Data 110 Juta Versi Luhut, Pakar: Tidak Mungkin

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar media sosial (medsos) sekaligus Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi mengkritik big data 110 juta orang yang disebutkan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal penundaan pemilu. Menurut Ismail, big data tersebut tidak mungkin ada.

"Respons saya clear, impossible kita mendapatkan big data 110 juta orang, tetapi kita tidak bisa hanya bilang impossible di bidang big data, harus dibuktikan," ujar Ismail dalam diskusi Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bertajuk "Wacana Tunda Pemilu: Manipulasi Big Data?" di Twitter Space, Senin (21/3/2022), sebagaimana dikutip Beritasatu.com, Selasa (22/3/2022).

Ismail pun membandingkan dengan big data dari Twitter hasil analisisnya terkait warganet yang ikut dalam wacana penundaan pemilu atau masa jabatan presiden tiga periode. Ismail mengatakan hanya 20.000 akun Twitter yang mengikuti pembahasan wacara penundaan pemilu. Dari jumlah tersebut, katanya, hanya 10.000-an akun yang membicarakan wacana penundaan pemilu dan mayoritas menolak.

Baca Juga: Luhut Bantah Pernah Sebut soal Big Data 110 Juta Warga Ingin Tunda Pemilu

"Pada periode analisis yang pendek tersebut, netizen yang berbicara hal itu juga maksimal 10.000-an saja, itu pun mayoritas menolak (wacana penundaan pemilu)," ungkapnya.

Menurutnya, jumlah pengguna Twitter yang mengikuti pembahasan wacana penundaan pemilu sangat sedikit. Hal ini jika dibandingkan dengan pengguna Twitter di Indonesia, yakni 18 juta orang. Karenanya, menurut Ismail, mustahil mendapatkan big data 110 juta orang dari medsos yang membicarakan wacana penundaan pemilu.

Ismail juga coba mencari hasil analisis lembaga lain soal big data yang berbicara masa jabatan tiga periode. Salah satunya, kata Ismail, hasil analisis big data dari lembaga Lab 45 yang disebut-sebut juga sering memasok data ke Luhut.

Baca Juga: La Nyalla: Wacana Penundaan Pemilu 2024 Harus Ditolak

"Lab 45 kan disebut-sebut biasa merilis, memberikan ke pak Luhut, ada penelitian dari Lab 45 Tahun 2021, Juni, soal tiga periode, sama sekitar 10.000-an orang berbicara (di medsos), sama hasilnya sama mayoritas menolak juga," ujarnya.

Ismail mengatakan mayoritas netizen tidak tertarik membahas isu-isu yang bersifat elitis. Meskipun, isunya penting. Menurutnya, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden atau masa jabatan tiga periode merupakan isu-isu elitis.

"Masyarakat di media sosial biasanya tidak tertarik bicara soal-soal elitis. Misalnya tentang penundaan pemilu. Di Twitter saja tidak akan dijumpai jumlah satu juta suara netizen tentang topik-topik elitis. Contohnya, isu RUU Sisdiknas saja yang sangat penting, netizen tidak ada yang membicarakan, padahal isu itu sama pentingnya dengan isu perpanjangan jabatan presiden," kata Ismail.