Pemerintah Targetkan Perundingan IEU-CEPA Rampung Tahun Ini

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menargetkan perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA rampung pada akhir 2023 ini. Untuk mendorong penyelesaian perundingan IEU-CEPA, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat terbatas bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat lima isu strategis yang perlu segera diselesaikan untuk merampungan perundingan IEU-CEPA.

"Diharapkan kalau lima isu ini bisa selesai maka di akhir tahun ini IEU-CEPA bisa diselesaikan. Tinggal satu perundingan lagi," ujarnya.

Kelima isu strategis itu, pertama, mengenai belanja atau pembelian pemerintah. Airlangga mengatakan, Uni Eropa meminta Indonesia melakukan belanja pemerintah secara terbuka.

"Indonesia mengusulkan bahwa kita akan menyiapkan positive list mana kita bisa berikan untuk akses daripada internasional," lanjutnya.

Kedua, isu mengenai BUMN. Dikatakan Airlangga, posisi BUMN Indonesia saat ini ada yang mendapatkan penugasan khusus dan tidak. Dalam IEU-CEPA, Airlangga menuturkan BUMN dipertimbangkan untuk diberikan akses yang bersifat komersial.

"Untuk yang bersifat komersial berdasarkan business to business. Nah, ini sedang dalam perundingan juga. Jadi artinya kita memberikan akses kepada BUMN yang sifatnya komersial," tambahnya.

Ketiga, isu terkait bea keluar. Airlangga menyebut Indonesia tetap mengembangkan industri dalam negeri. Untuk itu, Indonesia tidak akan melepaskan bea keluar.

Keempat, standardisasi produk berwawasan lingkungan. Indonesia meminta Eropa untuk membuka pasar lebih besar dalam hal tersebut.

"Nah di sini Indonesia menekankan bahwa pentingnya standardisasi seperti untuk furnitur SVLK, untuk kelapa sawit ISPO atau RSPO," kata Airlangga.

Kelima, penyelesaian perselisihan investasi, Airlangga menyampaikan Indonesia mendorong agar penyelesaian perselisihan tersebut mengacu pada The International Centre of Settlement of Investment Disputes (ICSID).

"Jadi kita tetap berkeras bahwa penyelesaian berbasis ICSID itu yang paling tepat untuk kita," katanya.