Pertumbuhan Ekonomi Daerah Makin Melambat Pasca Desentralisasi

Jakarta – Pertumbuhan ekonomi daerah dinilai semakin melambat pasca adanya kebijakan desentralisasi ekonomi. Hal ini terlihat dari data pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) daerah pada periode 1993-1996 mencapai 8,13 persen setahun dan setelah diberlakukannya desentralisasi, pertumbuhan PDB daerah rata-rata justru turun hanya sebesar 4,88 persen setahun.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim berpendapat kebijakan desentralisasi belum berjalan sesuai harapan dari sisi peningkatan ekonomi daerah. Padahal pembangunan daerah dinilai berkontribusi tinggi terhadap kinerja pembangunan nasional.

"Sebelum desentralisasi 93-96 pertumbuhan PDB daerah 8,13 persen setahun, tapi setelah desentralisasi 2001-2007 menjadi 4,88 persen setahun. Intinya desentralisasi boros dan melambankan pembangunan daerah dan pembangunan nasional," ujar Emil di Jakarta, Rabu (23/10).

Emil juga menyoroti bahwa daerah masih menunjukkan inefisiensi dalam menjalankan anggarannya. Dia mengambil contoh pada APBD 2013 dimana dari total Rp 213 triliun dana APBD di 33 provinsi alokasi belanja modal mencapai Rp 43 triliun masih lebih rendah dari pada belanja barang yang mencapai Rp 50 triliun.

Dengan alokasi tersebut, maka ruang untuk membangun infrastruktur daerah dinilai masih relatif rendah. Oleh karenanya dia menyarankan perlunya dilakukan langkah efisiensi untuk membuka ruang pembiayaan pembangunan.

"APBD 2013 yang akan di terapkan menunjukan inefisiensi dan borosnya perencanaan pembangunan. Dari anggaran Rp213 triliun tetapi Rp 39 triliun atau 18 persen adalah belanja pegawai dan Provinsi Bengkulu 30 persen belanja pegawai. Belanja barang 24 persen atau Rp50 triliun, belanja modal 20 persen atau Rp43 trilliun. Kesan anggaran APBD 33 provinsi, anggaran ini tidak efisien sehingga mengefisienkan APBD bisa membuka ruang pembiayaan pembangunan yang lebih efisien," katanya.

Tidak hanya pemerintah daerah, pemerintah pusat juga diharapkan bisa melakukan langkah efisiensi yang mampu meningkatkan penerimaan negara guna menggerakkan pembangunan. Dia juga mengharapkan pemerintah lebih memerhatikan sektor riil dalam menggenjot pertumbuhan ketimbang sektor keuangan.

Selain itu Emil juga mengharapkan Kemenkeu bisa meningkatkan rasio pajak terhadap PDB yang baru mencapai 10,8 persen pada 2011. Angka ini dinilai masih lebih rendah ketimbang perolehan Vietnam yang bisa mencapai 23,5 persen dari PDBnya.

"Kebijakan APBN dan fiskal bukan hanya menyusun angka-angka dan menaikan pendapatan, tapi tujuannya mempengaruhi mekanisme harga melalui kebijakan fiskal supaya tercapai tujuan pembangunan," pungkasnya.
.