Permudah Izin Ekspor Mineral, Pemerintah Dapat Tambahan Pendapatan US$ 6 Miliar

Jakarta -Pemerintah menilai aturan yang mempermudah izin ekspor mineral bagi perusahaan tambang yang serius membuat pengolahan mineral (smelter) di dalam negeri berpotensi mendatangkan tambahan pendapatan hingga US$ 6 miliar pada akhir tahun 2014.

Hal tersebut akan membuat posisi neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan Indonesia lebih baik.

"Hasil pembahasaan izin ekspor mineral dan batubara (minerba) ini tentunya akan membuat hasil ekspor bertambah dan berpotensi menaikkan pendapatan pemerintah sekitar US$ 5-6 miliar sampai akhir tahun, " tuturnya dalam acara silaturahmi Chairul Tandjung (CT) bersama menteri di Jakarta, Kamis (24/7).

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menginstruksikan Menteri Keuangan Chatib Basri segera menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) yang dapat mendorong ekspor perusahaan tambang yang telah menjalankan Undang-undang 4/2009 beserta turunannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) 7/2012.

Nantinya Kementerian ESDM akan mengeluarkan rekomendasi ekspor untuk selanjutnya diproses ke Kementerian Perdagangan untuk dikeluarkan izin

CT mengatakan, perbaikan sektor energi tengah menjadi isu dan perhatian utama pemerintah dalam mengaatasi defisit neraca perdagangan.

Menurutnya, semua pemangku kepentingan perlu bersabar mengingat pemerintah tengah berupaya menyelesaikan permasalahan ekonomi bangsa satu persatu. Terpenting adalah menjaga keamanan NKRI agar para pelaku usaha bisa berdagang dengan lancar dan memicu pertumbuhan ekkonomi.

"Sabar kita selesaikan satu-satu sektor energi ini," tambahnya.

Bank Indonesia (BI) sebelumnya memprediksikan defisit transaksi berjalan (current account deficit/cad) pada kuartal kedua 2014 mencapai 4 persen dari produk domestik bruto (PDB) lantaran masih tingginya importasi migas. Namun Menteri Keuangan Chatib Basri memastikan bahwa defisit transaksi berjalan sepanjang tahun 2014 berada pada kisaran 3 persen di bawah PDB.