Paket Kebijakan Disiapkan untuk Atasi Ekonomi Biaya Tinggi (1)

Jakarta -Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) harus segera mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi dunia usaha agar perekonomian nasional tahun ini bisa tumbuh 5,5-6 persen. Hambatan itu antara lain mahalnya berbagai tarif yang memicu ekonomi biaya tinggi (high cost economy), seperti tarif pajak, tarif listrik, suku bunga kredit, harga gas, biaya bongkar muat pelabuhan, dan ongkos transportasi.

Hambatan lainnya adalah pembatasan kredit konsumsi, khususnya di sektor properti dan otomotif, aturan pembebasan lahan dan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tumpang-tindih sehingga memperlambat pembangunan infrastruktur, serta belum optimalnya sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) perizinan investasi akibat belum sinkronnya aturan kementerian dan pemda.

Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga harus secepatnya menerbitkan paket kebijakan ekonomi. Kecuali itu, pemerintah perlu memperbanyak insentif fiskal kepada sektor-sektor usaha yang mampu menciptakan dampak bergulir (multiplier effect) tinggi.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal/Bulog Natsir Mansyur, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat, Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto, Sekjen Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Noegardjito, dan Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Eddy Hussy. Mereka dihubungi Investor Daily secara terpisah di Jakarta, akhir pekan lalu.

Asumsi pertumbuhan ekonomi dalam APBN-P 2015 dipatok 5,7 persen. Namun, pemerintah kemudian merevisinya menjadi 5,4 persen. Pada kuartal I-2015, ekonomi tumbuh 4,71 persen (year on year/yoy), melambat dibanding periode sama 2014 sebesar 5,14 persen.

Tidak Kompetitif
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengungkapkan, terlepas dari berbagai faktor eksternal seperti pelemahan harga minyak dan anjloknya harga komoditas yang memukul kinerja ekspor, pebisnis menghadapi banyak hambatan di dalam negeri.

Menurut Suryo, para pengusaha setidaknya mengharapkan lima hal. Pertama, rezim suku bunga tinggi perlu dikaji ulang dan akses dunia usaha kepada perbankan harus dipermudah agar sektor riil berputar lebih kencang.

"BI mesti menurunkan BI rate agar bank-bank menurunkan suku bunga kredit. Akses dunia usaha ke perbankan pun harus dipermudah. Jika itu dilakukan, utilisasi dunia usaha akan meningkat dengan segala dampak ikutannya. Tenaga kerja pun lebih banyak terserap," tutur dia.

Kedua, kata Suryo, pemerintah perlu memberikan insentif kepada sektor-sektor yang mampu menciptakan multiplier effect tinggi, seperti otomotif dan properti. Sebagai contoh, ketatnya aturan loan to value/financing to value (LTV/FTV) atau pembayaran uang muka (down payment/DP) kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) telah memukul sektor properti dan otomotif.

Ketiga, tarif pajak penghasilan (PPh) badan mesti diturunkan. Saat perekonomian melemah, harusnya pemerintah memperluas objek pajak melalui program ekstensifikasi, bukan malah menaikkan tarif pajak.

Keempat, pemerintah harus mempercepat pembangunan infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur, terutama di sektor transportasi dan energi (listrik), akan menciptakan konektivitas yang membuat ekonomi lebih efisien karena biaya logistik murah. "Selain itu, proyek infrastruktur kan menyerap banyak tenaga kerja," ujar dia.

Persoalan kelima adalah perizinan. Pengusaha mengapresiasi peluncuran pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Tapi itu belum tersinkronisasi dengan baik di tingkat daerah," ucap Suryo.