Cegah Kecurangan, KKP Dukung Digitalisasi Penyaluran BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung penuh penerapan percontohan digitalisasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk nelayan yang diberikan oleh pemerintah.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif mengatakan, digitalisasi ini merupakan sebuah proses inovasi untuk mencegah terjadinya kecurangan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Edukasi dan sosialisasi akan terus digencarkan agar para nelayan terbiasa dengan inovasi ini.

“Mungkin para nelayan belum familiar dengan sistem ini. Namun ini menjadi upaya pemerintah untuk mencegah kecurangan,” kata Latif dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Latif menerangkan, KKP terus berkomitmen untuk memberikan dukungan dalam penyaluran BBM bersubsidi. Melalui digitalisasi ini, para nelayan dapat menggunakan sistem QR Code untuk mendapatkan BBM bersubsidi.

“Pemerintah telah menyiapkan BBM subsidi dan untuk memaksimalkannya kita bangun SPBUN. Salah satunya di Pemalang, Jawa Tengah,” imbuhnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah meresmikan stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN) di Desa Ketapang, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Minggu (13/10/2024). Uji coba digitalisasi telah dilaksanakan pada saat peresmian oleh Sekretaris Ditjen Perikanan Tangkap Trian Yunanda.

Peresmian SPBUN ini melibatkan kerja sama yang baik dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kedeputian 1 Kantor Staf Presiden, BPH Migas, Pertamina serta Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Dengan adanya SPBUN tersebut, diharapkan dapat mengatasi permasalahan nelayan kecil terkait kebutuhan bahan bakar solar, khususnya BBM bersubsidi di wilayah kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.